Cek Fakta
Suara.com - Toshiba berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) ke ribuan karyawan. PHK massal ini berdampak pada 4.000 orang dengan menawarkan paket pensiun dini.
Badai PHK ini dilakukan di tengah restrukturisasi Toshiba setelah delisting dan perubahan kepemilikan senilai 13 miliar Dolar AS atau Rp 208 triliun ke Japan Industrial Partners.
Perusahaan elektronik asal Jepang itu juga sudah melakukan potong gaji pada karyawannya. Bahkan Toshiba turut berencana untuk melebur dua kantor pusatnya di Tokyo dan Kawasaki, menjadi satu saja di Kawasaki.
Selain itu, Toshiba juga akan mengurangi jumlah divisi staf sebesar 20 persen pada akhir tahun fiskal 2024.
Baca Juga: Jelang Diblokir Amerika, TikTok Akan PHK Massal Karyawan di Seluruh Dunia
Efisiensi ini menjadi upaya Toshiba untuk menargetkan margin laba operasional sebesar 10 persen di tahun fiskal 2026, sebagaimana dikutip dari The Register, Rabu (22/5/2024).
Rencana revitalisasi tersebut menguraikan bahwa empat anak perusahaan utama yang beroperasi di bidang bisnis, termasuk energi dan infrastruktur, akan digabungkan. Sehingga mereka melebur dan menjadi "One Toshiba".
Toshiba turut mengubah strategi bisnis. Dari yang awalnya fokus pada produksi perangkat elektronik akan mengubahnya ke semikonduktor electronic vehicle, produk kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), energi terbarukan, dan teknologi kuantum.
Rumornya, Taro Shimada selaku Presiden Toshiba mengaku kalau efisiensi ini dilakukan agar perusahaan bisa tetap bertahan selama 100 tahun ke depan.
Menurut Shimada, rencana pensiun dini akan ditawarkan pada karyawan yang berusia 50 tahun ke atas, dengan sebagian besar PHK terjadi di bagian back-office. Efisiensi ini harus selesai pada akhir November 2024.
Baca Juga: Jelang Jokowi Lengser, Sejumlah Perusahaan Diam-diam Mau PHK Massal
Toshiba adalah perusahaan elektronik yang didirikan tahun 1875. Namun dalam satu dekade terakhir perusahaan ini kerap mengalami skandal.
Di tahun 2015 misalnya, Toshiba memiliki insiden akuntansi. Ada pula rumor kalau manajemen perusahaan bekerja sama dengan Menteri Perdagangan Jepang untuk menindas pemegang saham yang memiliki hak suara.
