Infografis
Lima Undang-Undang Menghadang Kemerdekaan Pers
Publik dan masyarakat pers di Indonesia sudah menikmati kemerdekaan pers selama 25 tahun, semenjak Presiden RI, BJ Habibie menandatangani UU Pers No 40 tahun 1999, persisnya 16 bulan pasca reformasi 1998.
Sesungguhnya; UU tentang Pers ini bukan hadiah negara untuk pers, tetapi untuk publik. Kita buka poin pertama dasar pertimbangan undang undang ini lahir; bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28 UUD 1945 harus dijamin. Intinya; pertimbangan itu; tegas, jernih dan clear untuk menjamin freedom of expression.
Dua puluh lima tahun semenjak lahirnya UU Pers adalah masa yang çukup panjang; di era ini kita bisa melahirkan kepemimpinan yang demokratis. Eksekutif dan legislatif dipilih secara demokratis, pers melakukan kontrol sebagaimana tugas yang di embannya. Bahkan menjadi kekuatan fourth estate seperti dalam pemikiran John Stuart Mill. Pers kita telah menjelma sebagai watchdog dan mengontrol setiap kebijakan pemerintah. Tentu, tak terhitung lagi karya pers yang sudah membuat bangsa ini tumbuh demokratis.
Namun, mengutip kalimat tokoh pers (Alm) Leo Batubara dalam diskusi awal 2015 tentang upaya merebut kemerdekaan pers mengatakan; “Nasib kta (pers) ditentukan oleh pembuat UU. Yang mempengaruhinya adalah kualitas pers kita”.
Pernyataan Pak Leo ada benarnya; setidaknya penulis mencatat selama 17 tahun terakhir ada lima undang-undang dalam bentuk rancangan pada saat itu, yang di dalamnnya mengandung “intervensi” terhadap pers.
Pada 2007 tiba-tiba muncul RUU Pemilu dan Pilpres yang salah satu pasalnya adalah larangan pemberitaan pada masa tenang. RUU ini mendapatkan reaksi keras dar masyarakat pers dan juga publik. (Alm) Leo Batubara bersama tokoh tokoh pers di Dewan Pers melakukan protes yang kemudian pasal tersebut berhasil di-drop.
Lima tahun kemudian (2012) larangan ini muncul di undang undang yang sama, bahkan sempat masuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang memberi kewenangan KPU untuk melakukan sanksi terhadap pers. Akhirnya melalui dialog di Dewan Pers yang diprakarsai (IJTI,AJI dan PWI), KPU melunak dan mencabut poin pengaturan pers di PKPU.
Upaya merongrong kemerdekaan pers belum berakhir; 2020 muncul RUU Cipta Kerja, di awal kemunculannya kita menyebut “omnibus law”. Secara tegas, salah satu bunyi pasal di RUU ini berisi pengaturan terhadap pers, denda dan lain sebagainnya, serta dimungkinkannya pembuatan peraturan pemerintah (PP) untuk mengatur pers.
Baca Juga: Banyak Kontroversi, Menkominfo Akui RUU Penyiaran Inisiatif DPR
Munculnya pasal tentang pers ini memantik gelombang protes masyarakat pers, saya waktu itu ikut road show ke DPR (berbagai fraksi dan baleg) untuk meminta pasal tersebut di drop karena berpotensi merenggut kemerdekaan pers.
