Infografis
Suara.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan sudah mengirim surat kepda penyedia layanan internet Biznet terkait dugaan kebocoran 380.000 data pelanggan.
Surat itu, terang Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan di Jakarta, Jumat (15/3/2024) berisi permintaan klarifikasi terkait dugaan kebocoran data tersebut.
"Kemarin kita sudah bersurat untuk minta klarifikasi. Karena gini, aturannya itu mereka yang melapor ke kita, tapi kalau kita menemukan ini, kita minta klarifikasi," ujar Semuel.
Semuel mengatakan surat tersebut dilayangkan untuk meminta klarifikasi Biznet tentang kronologi dugaan kebocoran data. Namun hingga saat ini, kata dia, perusahaan belum membalas surat tersebut.
Dalam kesempatan itu, Semuel mengingatkan bahwa keamanan data pribadi masyarakat merupakan tanggung jawab perusahaan. Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) mengatur bahwa perusahaan wajib menjaga keamanan data pribadi yang mereka kelola.
"Yang namanya data itu miliknya masyarakat, perusahaan itu hanya menggunakan. Dalam Udang-Undang PDP, si pengguna ataupun yang pengontrol data pribadi ini dia harus menjaga keamanan daripada data pribadi yang dalam pengelolaannya," kata Semuel.
Adanya kebocoran data dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan merusak kepercayaan terhadap perusahaan tersebut.
Oleh karena itu, Semuel menegaskan pentingnya perusahaan untuk terus meningkatkan keamanan siber mereka guna melindungi data pribadi pengguna.
"Harapannya para pemain ini memperhatikan aturan-aturan yang ada dan memitigasi semua segala macam risiko yang akan muncul," kata Semuel.
Baca Juga: Karyawan Bocorkan 380 Ribu Data Pengguna, Biznet Komitmen Lakukan Investigasi
Diketahui, Biznet menjadi korban serangan siber yang diindikasikan sebagai insider threat atau serangan dari dalam pada tanggal 10 Maret 2024.
