Infografis
Suara.com - Komunitas keamanan siber Cyberity mengungkapkan temuannya soal sistem keamanan web Sirekap (sirekap-web.kpu.go.id) dan Pemilu 2024 (pemilu2024.kpu.go.id) yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Ketua Cyberity, Arif Kurniawan mengatakan kalau pihaknya sudah melakukan investigasi gabungan untuk mendalami sistem Pemilu 2024 maupun Sirekap yang merupakan wadah perhitungan suara hasil Pemilihan Presiden alias Pilpres 2024 tersebut.
Sebab beberapa hari belakangan publik dihebohkan dengan anomali penghitungan suara dalam sistem rekapitulasi online KPU, terutama sistem Sirekap dan pemilu2024.kpu.go.id.
Hasilnya, dua platform milik KPU ini ternyata menggunakan layanan cloud yang lokasi servernya berada di China, Prancis, dan Singapura.
Baca Juga: Saat Bopak Ngaku Staf Ahli Komeng di Depan Fadli Zon, Reaksi Alfiansyah Tak Terduga
"Sistem pemilu2024.kpu.go.id dan sirekap-web.kpu.go.id menggunakan layanan cloud yang lokasi servernya berada di RRC, Perancis dan Singapura. Layanan cloud tersebut merupakan milik layanan penyedia internet (ISP) raksasa Alibaba," katanya, dikutip dari siaran pers, Senin (19/2/2024).
Pria yang akrab disapa Bangaip ini mengungkapkan, posisi data dan lalu lintas email pada dua lokasi di atas berada dan diatur di luar negeri, tepatnya di China. Selain itu, aplikasi Pemilu 2024 milik KPU juga memiliki celah kerentanan.
"Ketidakstabilan aplikasi Sirekap, Sistem Informasi Rekapitulasi Suara, dan Manajemen Relawan terjadi justru ketika pada masa krusial, masa pemilu, dan beberapa hari setelahnya," beber dia.
Bangaip menegaskan, data Pemilu dari KPU itu semestinya diatur dan berlokasi di Indonesia. Hal ini sudah termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) dan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP).
"Karena menyangkut sektor publik dan dihasilkan oleh APBN, dana publik dan sejenisnya, maka data penting seperti data pemilu mestinya diatur dan berada di Indonesia (Pasal 20 PP Nomor 71/2019)," imbuhnya.
Baca Juga: Update Real Count KPU 70,53 Persen: Suara Prabowo Tembus 54,6 Juta, Jauh Tinggalkan Anies Dan Ganjar
Ia menilai kalau kejanggalan-kejanggalan pada sistem IT KPU sudah terjadi sejak lama. Menurut Arif, masalah ini terkesan dibiarkan begitu lama dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
"Hingga saat ini KPU belum menunjukkan niat untuk memperlihatkan kepada publik audit keamanan IT-nya," sambung dia.
Maka dari itu Arif meminta KPU untuk memperlihatkan kepada publik soal audit keamanan sistem dan audit perlindungan data warga agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
"Untuk mendukung Pemilu 2024 jujur, transparan dan adil, kami meminta KPU memperlihatkan kepada publik perihal audit keamanan sistem dan audit perlindungan data WNI agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat," tegasnya.
Untuk diketahui, Cyberity merupakan komunitas yang fokus pada isu keamanan siber dan perlindungan data di Indonesia. Komunitas ini beranggotakan para pegiat dan praktisi keamanan siber dan masyarakat sipil yang concern terhadap masalah siber dan perlindungan data.
