Proyek Pusat Data Nasional Terbesar di Indonesia Segera Hadir di IKN

Dicky Prastya Suara.Com
Selasa, 06 Februari 2024 | 18:21 WIB
Proyek Pusat Data Nasional Terbesar di Indonesia Segera Hadir di IKN
Ilustrasi IKN (ANTARA)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah menyiapkan proyek Pusat Data Nasional (PDN) yang dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN). PDN ini diklaim akan jadi yang terbesar di Indonesia.

Plt. Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Aris Kurniawan menerangkan, saat ini Indonesia bakal memiliki tiga pusat data nasional.

PDN pertama yakni berlokasi di Cikarang, Jawa Barat, yang ditargetkan selesai tahun ini. Sementara itu PDN kedua akan berlokasi di Batam.

Pusat Data Nasional pertama di Indonesia yang berlokasi di Cikarang ini memiliki kapasitas prosesor 25.000 core, memory 200 TB, storage 40 PetaBytes dan Mechanical Electrical 20 Megawatt. Aris menjanjikan kalau PDN yang berlokasi di IKN bisa empat kali lebih besar.

Baca Juga: Proyek Kominfo Ini Bikin Bansos Lebih Tepat Sasaran

"Tapi yang di IKN kami siapkan bisa empat kali lebih besar dari itu, artinya bisa 100 ribu core di sini, di IKN," katanya saat ditemui di lokasi pembangunan PDN Cikarang, Jawa Barat, Selasa (6/2/2024).

Aris melanjutkan, PDN yang berlokasi di Cikarang dan Batam ini nantinya bakal memiliki kemampuan yang sama. Namun berbeda dengan proyek Pusat Data Nasional di IKN yang bisa mencapai empat kali lebih besar.

Ia beralasan kalau data center yang besar ini demi memenuhi kebutuhan IKN yang nantinya menjadi smart city alias kota pintar.

"Karena di IKN itu modelnya data hall-nya enggak cuma satu, kami sebut itu namanya campus data center. Jadi satu wilayah beberapa data center untuk bisa dimanfaatkan bersama-sama untuk smart city IKN dan melayani institusi pusat dan daerah," beber dia.

Alasan IKN mendapatkan data center yang lebih besar yakni karena pusat data itu hasil peleburan dari dua proyek yang sudah direncanakan sejak awal.

Baca Juga: Proyek Pusat Data Nasional Pertama Indonesia Diresmikan Jokowi Agustus 2024

Aris bercerita, proyek PDN di Indonesia mulanya ada empat. Satu lokasi tambahan data center itu akan dibangun di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

"Jadi rencana awal tadinya memang ada empat yaitu Cikarang, Batam, Labuan Bajo, dan IKN. Tapi setelah diskusi, pimpinan memutuskan akan lebih ideal yang Labuan Bajo dilebur ke IKN," ungkapnya.

"Makanya rencananya yang di IKN bisa empat kali lebih besar kapasitasnya dari yang Batam dan Cikarang, karena penggabungan IKN dan Bajo," pungkas Aris.

Maket Pusat Data Nasional (PDN) pertama yang dibangun di Cikarang, Jawa Barat, Selasa (6/2/2024). [Suara.com/Dicky Prastya]
Maket Pusat Data Nasional (PDN) pertama yang dibangun di Cikarang, Jawa Barat, Selasa (6/2/2024). [Suara.com/Dicky Prastya]

Proyek PDN
Aris menerangkan, Pusat Data Nasional (PDN) pertama di Indonesia ini berlokasi di Greenland International Industrial Centre, Deltamas, Cikarang, Jawa Barat. Proyek ini dimiliki oleh Kominfo dengan kontraktor Ellipse Projects.

PDN Cikarang ini dibangun di atas tanah seluas hampir 5 hektar, yang mana luas bangunannya 15.994 meter persegi. Jangka waktu proyek ini berdurasi 24 bulan dengan tanggal efektif kontrak 21 Oktober 2022.

Adapun nilai proyek PDN Cikarang ini mencapai 164.679.680 Euro atau sekitar Rp 2,7 triliun.

Sementara itu proyek PDN kedua berlokasi di Batam. Aris menyebut proyek ini digarap lewat kerja sama dengan pemerintah Korea Selatan dengan nilai 15 persen lebih murah dari PDN Cikarang.

"Paling lambat akhir tahun atau awal tahun depan sudah mulai bangun di Batam. Batam selesai 2026 akhir atau 2027 awal," katanya.

PDN terakhir bakal dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hanya saja proyek PDN ketiga ini masih menunggu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Di IKN itu masih diputuskan menunggu Bappenas. Kalau yang tertarik sudah ada seperti UK (Inggris), USA (Amerika Serikat), tinggal nanti Bappenas yang mutusin atau bisa jadi KPBU (Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha). Pokoknya kami tunggu Bappenas baru kami eksekusi," tandasnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI