Suara.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjabarkan sejumlah manfaat proyek Pusat Data Nasional (PDN) pertama di Indonesia yang rencananya diresmikan Agustus 2024 nanti.
Plt. Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Aris Kurniawan mengungkapkan, kehadiran PDN membuat pemerintah memiliki kemampuan untuk mengelola data dengan lebih baik.
"Kalau selama ini, data tersebar di mana-mana. Sehingga (aplikasi) tidak bisa saling bicara, tidak bisa saling interoperability. Kami menjadi susah," ungkapnya saat ditemui di Pusat Data Nasional yang berlokasi di Cikarang, Selasa (6/2/2024).
Dicontohkan Aris, data seperti stunting hingga bantuan sosial (Bansos)akan lebih teratur. Sebab ia menilai kalau kemungkinan bansos tidak tepat sasaran karena salah satunya adalah faktor data yang tak terkumpul dengan baik.
Baca Juga: Proyek Pusat Data Nasional Pertama Indonesia Diresmikan Jokowi Agustus 2024
"Dengan data terkumpul di sini, kami bisa mengelola lebih bagus, dan bisa memanfaatkan big data dengan teknologi terbaru, dan bisa memanfaatkan output-nya agar menjadi masukan yang bagus ke pimpinan buat keputusan lebih tepat dan cepat," bebernya.
Selain itu, manfaat Pusat Data Nasional lainnya yakni pemerintah bisa lebih mudah menerapkan layanan satu data untuk masyarakat. Aris mengatakan kalau pemerintah tengah menyiapkan portal layanan publik atau portal nasional
"Artinya semuanya bisa mengakses satu layanan single sign on. Jadi cukup download aplikasi portal nasional tadi, mereka bisa mengakses seluruh layanan di Indonesia.
"Kenapa bisa dilakukan? Adanya interoperabilitas data dan aplikasi, salah satunya didukung lewat PDN," tandasnya.
Proyek PDN
Aris menerangkan, Pusat Data Nasional (PDN) pertama di Indonesia ini berlokasi di Greenland International Industrial Centre, Deltamas, Cikarang, Jawa Barat. Proyek ini dimiliki oleh Kominfo dengan kontraktor Ellipse Projects.
Baca Juga: Jokowi Bagi-bagi Bansos di Depan Istana Viral, Anies Sindir Pemimpin Revolusi Mental dan Peran BPK
PDN Cikarang ini dibangun di atas tanah seluas hampir 5 hektar, yang mana luas bangunannya 15.994 meter persegi. Jangka waktu proyek ini berdurasi 24 bulan dengan tanggal efektif kontrak 21 Oktober 2022.
Adapun nilai proyek PDN Cikarang ini mencapai 164.679.680 Euro atau sekitar Rp 2,7 triliun.
Sementara itu proyek PDN kedua berlokasi di Batam. Aris menyebut proyek ini digarap lewat kerja sama dengan pemerintah Korea Selatan dengan nilai 15 persen lebih murah dari PDN Cikarang.
"Paling lambat akhir tahun atau awal tahun depan sudah mulai bangun di Batam. Batam selesai 2026 akhir atau 2027 awal," katanya.
PDN terakhir bakal dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hanya saja proyek PDN ketiga ini masih menunggu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
"Di IKN itu masih diputuskan menunggu Bappenas. Kalau yang tertarik sudah ada seperti UK (Inggris), USA (Amerika Serikat), tinggal nanti Bappenas yang mutusin atau bisa jadi KPBU (Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha). Pokoknya kami tunggu Bappenas baru kami eksekusi," tandasnya.