Kominfo Pastikan e-KTP Diganti: 10 Juta Warga Sudah Beralih ke IKD

Dicky Prastya Suara.Com
Selasa, 09 Januari 2024 | 18:56 WIB
Kominfo Pastikan e-KTP Diganti: 10 Juta Warga Sudah Beralih ke IKD
Menteri Kominfo saat memaparkan data penanganan judi online di Kantor Kominfo, Jakarta, Jumat (20/10/2023).
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi memastikan kalau KTP elektronik alias e-KTP bakal diganti ke Identitas Kependudukan Digital (IKD atau Digital ID).

Hal ini sesuai dengan visi Pemerintah RI untuk percepatan transformasi digital dan keterpaduan Layanan Digital Nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023, yakni Digital ID, digital payment, dan pertukaran data untuk interoperabilitas layanan publik.

“IKD itu tugas dan tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri sama Kominfo. (Tujuannya) bagaimana NIK kita ditransformasi ke Digital ID,” kata Budi Arie, dikutip dari siaran pers Kominfo, Selasa (9/1/2024).

Menkominfo mengungkapkan, saat ini pemerintah sedang melakukan migrasi dan pendataan identitas kependudukan dari KTP elektronik ke IKD digital berbasis aplikasi. Namun untuk saat ini masih dalam proses pendataan.

Baca Juga: Bicara Program KTP Sakti, Istri Ganjar Sentil Pembagian Bansos Tak Merata: yang Kaya Malah Dapat

"Sekarang sudah 10 juta yang sudah switching juga ke identitas digital. Kita kan ada 280 juta semua punya NIK, itu ditransformasi ke digital sehingga tidak perlu lagi bawa KTP, tinggal pakai handphone, QRIS dan sebagainya,” papar Budi Arie.

Budi Arie menilai, transformasi digital merupakan sebuah keniscayaan. Maka dari itu, penggunaan identitas kependudukan juga akan terjadi perubahan karena pesatnya perkembangan teknologi.

Bahkan suatu saat nanti, lanjutnya, e-KTP yang selama ini berlaku bakal segera diganti.

“Belum semuanya (peralihan identitas kependudukan dari KTP ke IKD), nanti transformasi jalan. Pasti KTP lama sudah pasti dengan sendirinya berakhir, pasti game over juga. Cuman menunggu semuanya punya,” tutur dia.

Lebih lanjut Budi Arie menyebut peralihan KTP ke IKD membutuhkan proses integrasi sehingga masyarakat penerima program pemerintah seperti bantuan sosial, layanan publik, kesehatan, dan pendidikan, akan lebih muda diakses.

Baca Juga: Makin Banyak Daerah Wajibkan KTP Sebagai Syarat Pembelian Gas 3 Kg

“Jadi semuanya diintegrasikan, ini lompatan besar bagi negara kita untuk transformasi digital,” pungkasnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI