Cek Fakta
Suara.com - Presiden Joko Widodo baru saja meresmikan proyek base transceiver station atau BTS 4G yang dibangun Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI Kominfo).
Meski hampir selesai, Jokowi menyayangkan kalau proyek BTS 4G BAKTI Kominfo ini sempat mangkrak karena tersandung kasus korupsi yang dilakukan mantan Menteri Kominfo Johnny G Plate hingga eks Dirut BAKTI Kominfo Anang Latief.
"Masalahnya ada problem, korupsi, sehingga berhenti," singgung Jokowi dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (28/12/2023).
Saat kasus korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo mencuat, Jokowi bercerita kalau dia sempat berpesan kepada Jaksa Agung untuk menyelesaikan proses hukum itu.
Baca Juga: Jokowi Teror Menkominfo soal Proyek BTS 4G: Janji Tahun Depan Selesai? Saya Catat!
Namun ia juga berpesan kalau proyek itu tetap harus berjalan meskipun ada korupsi. Jokowi tidak mau BTS 4G itu mangkrak karena ada kasus hukum.
"Karena biasanya kalau ada masalah, apalagi yang namanya korupsi, langsung berhenti proyeknya. Kalau sudah mangkrak enggak bisa diteruskan," imbuhnya.
![Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan proyek BTS 4G BAKTI Kominfo yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (28/12/2023). [Screenshot YouTube Sekretariat Presiden]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/12/28/16913-presiden-joko-widodo-jokowi.jpg)
"Dan saat itu pak Jaksa Agung (berkata), 'Siap pak, akan kami dampingi secara administrasi hukumnya, dan adminstrasi prosedur, dan lain-lain'," kenang Jokowi.
Jokowi menilai kalau perintahnya itu membuat para pegawai Kominfo kembali percaya diri untuk menyelesaikan proyek tersebut. Terbukti selama kurang lebih empat bulan, proyek BTS 4G itu akhirnya selesai dan diresmikan olehnya.
"Sehingga yang di Kominfo sudah bekerja lagi itu, memiliki rasa percaya diri. Dan buktinya, setelah dikejar empat bulan lebih sedikit, juga bisa diselesaikan masalah-masalah yang ada. Padahal menyangkut jumlah yang tidak sedikit," tutur dia.
Ia mengaku kalau infrastruktur BTS 4G BAKTI Kominfo ini dibuat untuk kepentingan masyarakat. Maka dari itu dia memperingatkan apabila ada kasus korupsi dalam sebuah proyek untuk publik, itu harus tetap berjalan.
"Jangan sampai ada masalah hukum, proyeknya dihentikan. Proses hukumnya dilakukan, yang ini (proyeknya) tidak diteruskan. Sudah uangnya hilang, proyeknya enggak berjalan. Rugi kanan kiri semuanya itu," tandasnya.
Menkominfo Budi Arie sendiri telah meresmikan 4.990 proyek BTS 4G yang dibangun oleh BAKTI Kominfo. Ia menjelaskan kalau total proyek secara keseluruhan berjumlah sekitar 7.200.
Dari total itu, sekitar 1.800 menara BTS 4G dibangun oleh pihak operator seluler (Opsel).
"Dan yang kami bisa selesaikan hingga tahun ini 4.990. Tadi saya lapor ke Pak Presiden 4.988, berarti ada tambah dua yang sudah on-air," ungkapnya.
![Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi meresmikan proyek BTS 4G yang dibangun BAKTI Kominfo pada Kamis (28/12/2023). [Screenshot YouTube Sekretariat Presiden]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/12/28/86041-menteri-kominfo-budi-arie-setiadi.jpg)
Korupsi BTS BAKTI Kominfo
Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan belasan tersangka terkait kasus korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo. Dari belasan tersangka tersebut enam di antaranya telah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat. Salah satunya adalah mantan Menkominfo Johnny G Plate.
Dalam kasus ini, Johnny Plate dituntut 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar, subsider satu tahun penjara. Kemudian dia juga harus membayar biaya pengganti Rp 17,8 miliar subsider 7 tahun 6 bulan penjara.
Pada dakwaan Jaksa, Plate disebut menerima uang sebesar Rp 17,8 miliar pada kasus korupsi BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo.
Sementara eks Dirut Bakti Kominfo Anang Achmad Latif didakwa menerima uang senilai Rp 5 miliar. Sedangkan Tenaga Ahli HUDEV UI, Yohan Suryanto didakwa menerima uang senilai Rp 453 juta atau Rp 453.608.400.
Kemudian Konsorsium Fiberhome PT Telkom Infra, PT Multi Trans Data (PTMTD) untuk paket 1 dan 2 sebesar Rp 2,9 triliun atau Rp2.940.870.824.490. Konsorsium Lintasarta, Huawei dan SEI untuk Paket 3, sebesar Rp 1,5 triliun atau Rp1.584.914.620.955.
Konsorsium IBS dan ZTE Paket 4, 5, sebesar Rp 3,5 triliun atau Rp3.504.518.715.600. Akibatnya, Jaksa menyebut mereka merugikan keuangan negara senilai Rp 8 triliun.
