Pentingnya Regulasi OTT Demi Kesehatan Industri Seluler

Suara.com - Polemik tentang regulasi terkait layanan Over The Top (OTT) masih terus berlangsung.

Bahkan, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo hingga kini belum menerbitkan aturan yang jelas terkait layanan OTT.

Sejumlah pihak seperti perusahaan operator telekomuniasi hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah mendesak pemerintah dalam hal ini Kominfo untuk membuat regulasi layanan OTT.

Ketika OTT khususnya dari negara luar menikmati keuntungan dari masyarakat Indonesia, justru
perusahaan operator telekomunikasi negeri ini menderita.

Hal ini lantaran mereka dipaksa untuk membangun infrastruktur digital yang cepat dan andal, yang tidak mudah dan tidak murah.

Belum lagi beban operator telekomunikasi yang saat ini sangat berat dengan regulatory charge yang besar yang diminta oleh negara.

Diskusi desakan regulasi OTT dalam Selular Business Forum bertema ‘Urgensi Regulasi OTT Demi Mengembalikan Kesehatan Industri Seluler’, di Jakarta, Rabu (27/12/2023). [Suara.com/Dythia Novianty]

Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Mastel, Sigit Puspito Wigati Jarot menyebut untuk menyehatkan industry seluler memang perlu ada regulasi untuk mengatur OTT.

"Saat ini terjadi ketimpangan pendapatan antara perusahaan operator telekomunikasi dengan Perusahaan OTT secara global," ujarnya dalam Selular Business Forum bertema ‘Urgensi Regulasi OTT Demi Mengembalikan Kesehatan Industri Seluler’, Rabu (27/12/2023).

Dari data SNS Insider, dia menjelaskan, OTT secara global mampu meraup 295,24 miliar Dolar AS pada 2021.

Jumlah ini pun kemungkinan akan tumbuh hingga 1,951 triliun Dolar AS pada 2030.