Infografis
Menurutnya, koordinasi ke ketiga pihak ini dilakukan demi menghindari kasus kebocoran data terjadi lagi di masa depan, entah itu terkait dengan Pemilu 2024 atau Pilpres 2024 maupun penyelenggara sistem elektronik (PSE) lainnya.
Terakhir, Usman menyebut kalau Kominfo sudah menyampaikan dugaan kasus kebocoran data KPU ke Komisi I DPR RI. Mereka sudah membeberkan langkah-langkah yang sudah dilakukan Kominfo dalam menyikapi insiden tersebut.
Lebih lanjut Usman menyimpulkan kalau motif hacker Jimbo yang membocorkan data tersebut adalah ekonomi. Pasalnya, data yang dibobol dari KPU itu dijual ke publik seharga Rp 1,1 miliar.
"Kedua, siapa yang memerlukan data itu? Yang memerlukan data itu kan peserta pemilu kan biasanya? Dan peserta pemilu sendiri kan sudah punya data itu. Dia (hacker Jimbo) punya akses untuk mendapatkan DPT itu, peserta pemilu dan Bawaslu," umbar dia.
"Jadi motifnya kami sampaikan sejauh ini masih bersifat ekonomi," tandasnya.
Dugaan kebocoran data KPU
Seorang hacker bernama Jimbo mengklaim kalau dirinya berhasil membobol data KPU. Tak main-main, kebocoran data ini mencakup 252 juta orang atau sekitar 252.327.304.
Adapun jenis data yang disebarkan mencakup Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK), Nomor KTP, Paspor, Nama, Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS), status difabel, E-KTP, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat RT/RW, dan lainnya.
Dia mengklaim kalau data tersebut berasal dari situs KPU.go.id dengan cakupan masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. Bahkan Jimbo juga memberikan sampel data sebesar 500.000.
Jimbo menjual data KPU tersebut seharga 2 Bitcoin atau sekitar 74.000 Dolar Amerika Serikat, yang mana nilainya berkisar Rp 1,1 triliun.
Baca Juga: Puan Soal Debat Khusus Cawapres: Ikuti Aturan Sesuai yang Telah Disepakati
Tanggapan KPU
Sementara itu Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Betty Epsilon Idroos mengatakan pihaknya sudah mengetahui perihal kabar adanya peretas yang diduga menjual data 252 juta masyarakat dari KPU.
