Infografis
Suara.com - Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Ariandi Putra akhirnya buka suara soal dugaan kasus kebocoran data KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang diretas hacker beberapa waktu lalu.
Ariandi mengatakan kalau BSSN saat ini sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan KPU untuk melakukan investigasi soal kasus kebocoran data tersebut.
"BSSN telah melakukan komunikasi dan koordinasi kepada pihak KPU terkait upaya investigasi berkenaan dengan dugaan yang dialami," ungkap Ariandi Putra dalam siaran pers yang diterima Suara.com, Jumat (1/12/2023).
Ia menyatakan, dalam penanganan insiden siber yang terjadi di KPU, BSSN sedang melakukan analisis dan forensik digital dari sisi aplikasi serta server untuk mengetahui root cause dari insiden siber yang terjadi.
"BSSN senantiasa berkoordinasi intens dengan pihak KPU dan siap untuk memberikan asistensi serta rekomendasi peningkatan keamanan terhadap sistem informasi milik KPU," beber dia.
Lebih lanjut Ariandi Putra memastikan kalau hasil investigasi BSSN soal kebocoran data ini bakal disampaikan langsung oleh KPU.
"Hasil investigasi serta perkembangan tindak lanjut dari dugaan insiden kebocoran data akan disampaikan langsung oleh KPU selaku penyelenggara sistem elektronik," tandasnya.
Dugaan kebocoran data KPU
Seorang hacker bernama Jimbo mengklaim kalau dirinya berhasil membobol data KPU. Tak main-main, kebocoran data ini mencakup 252 juta orang atau sekitar 252.327.304.
Adapun jenis data yang disebarkan mencakup Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK), Nomor KTP, Paspor, Nama, Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS), status difabel, E-KTP, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat RT/RW, dan lainnya.
Baca Juga: Ternyata Lokasi Ini Dipilih KPU Jadi Venue Debat Perdana Capres-Cawapres
Dia mengklaim kalau data tersebut berasal dari situs KPU.go.id dengan cakupan masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. Bahkan Jimbo juga memberikan sampel data sebesar 500.000.
