Infografis
Suara.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi akhirnya mengungkapkan fakta baru soal dugaan kebocoran data KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang terjadi beberapa waktu lalu.
Budi Arie kembali menegaskan kalau motif sang hacker cenderung lebih ke ekonomi, bukan soal politik.
"Kalau kebocoran data kan sudah kemarin, itu motifnya ekonomi," ungkap Budi Arie saat di sela-sela acara Anugerah Jurnalistik Kominfo 2023 yang digelar di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (30/11/2023).
Dirinya mengaku kalau dugaan kebocoran data tersebut sudah diperiksa. Hasil temuannya adalah kalau data KPU yang bocor itu adalah Daftar Pemilih Tetap.
Baca Juga: Jadwal 5 Debat Capres-Cawapres Resmi dari KPU
Budi Arie menilai kalau data DPT itu bersifat umum, bukan rahasia. Sebab semua Partai Politik (Parpol) memiliki data tersebut.
"Sudah diperiksa, itu kan cuma data DPT. KPU juga sekarang sudah membantah enggak ada apa-apa. Itu cuma DPT. Data biasa," beber dia.
"Maksudnya sudah bilang enggak ada, enggak ada sesuatu yang signifikan (dari) DPT itu. Semua partai politik pun pasti dapat data itu," tambahnya lagi.
Budi Arie kemudian menjelaskan kalau semua Parpol peserta Pemilu 2024 memiliki data DPT tersebut. Diungkap dia, isi data DPT ini meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, hingga domisili.
"Terus apa? Data itu terus hebohnya di mana?" tanya dia.
Baca Juga: Kominfo Dorong Startup Lokal Makin Masif Tarik Investor
"DPT itu, yang berhak mendapatkan DPT itu partai peserta pemilu. Tiga kandidat (Calon presiden/Capres) dapat. Terus datanya apa sih? Apa sih rahasianya datanya itu?" ujarnya lagi.
Dia juga berkelakar kalau kategori data seperti alamat bukanlah sebuah rahasia.
"Semua juga tahu, semua orang, alamat kita. Iya kan misalnya kan? Kan bukan rahasia. Kalau rahasia tuh istri berapa? Pacar berapa? Rekening berapa?" canda Budi Arie.
Lebih lanjut Budi Arie mengatakan kalau modus hacker membobol data KPU adalah untuk unsur ekonomi.
"Cuma mau pengin jual aja, menjual data itu," tandasnya.
Dugaan kebocoran data KPU
Seorang hacker bernama Jimbo mengklaim kalau dirinya berhasil membobol data KPU. Tak main-main, kebocoran data ini mencakup 252 juta orang atau sekitar 252.327.304.
Adapun jenis data yang disebarkan mencakup Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK), Nomor KTP, Paspor, Nama, Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS), status difabel, EKTP, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat RT/RW, dan lainnya.
Dia mengklaim kalau data tersebut berasal dari situs KPU.go.id dengan cakupan masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. Bahkan Jimbo juga memberikan sampel data sebesar 500.000.
Jimbo menjual data KPU tersebut seharga 2 Bitcoin atau sekitar 74.000 Dolar Amerika Serikat, yang mana nilainya berkisar Rp 1,1 triliun.
Tanggapan KPU
Sementara itu Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Betty Epsilon Idroos mengatakan pihaknya sudah mengetahui perihal kabar adanya peretas yang diduga menjual data 252 juta masyarakat dari KPU.
Betty mengatakan KPU tengah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk memastikan kebenaran data yang diduga bocor.
"Sekarang lagi kami minta bantuan dari satgas cyber, sekarang yang bekerja BSSN, BIN, dengan Mabes (Polri)," kata Betty di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2023).
Dia menjelaskan koordinasi ini dilakukan guna mengkonfirmasi data tersebut merupakan data pemilih yang ada di KPU atau bukan.
