Infografis
Suara.com - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan informatika (Kominfo) mengajak sejumlah negara di dunia untuk memahami fenomena kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Wakil Menteri Kominfo, Nezar Patria mengajak sejumlah negara global south, alias yang berada di belahan bumi bagian Selatan untuk menyiapkan tata kelola AI.
"Indonesia telah menegaskan ajakan untuk bekerja sama menyiapkan tata kelola AI yang melindungi masyarakat dan juga mendukung inovasinya," kata Nezar, dikutip dari siaran pers Kominfo, Selasa (28/11/2023).
Ia menjelaskan, saat ini berbagai negara di dunia tengah dilanda disrupsi teknologi digital kecerdasan buatan (AI).
Baca Juga: Segera Digelar Dialog Publik untuk Bahas SE Menkominfo yang Atur Etika Penggunaan AI
Menurutnya, AI memang membawa berbagai ragam potensi dan manfaat positif untuk efisiensi proses bisnis, pengembangan riset medis, hingga sistem penunjang keputusan terotomatisasi.
Namun sebagaimana sisi lain dari mata uang koin, AI juga rentan membawa problematika tersendiri.
Contohnya, AI menghasilkan terjadinya hasil yang bias atau diskriminatif karena asupan data yang tidak memadai, kerentanan pelanggaran data pribadi, hingga sirnanya sejumlah lapangan kerja.
Nezar sendiri menyampaikan ajakan tersebut pada forum internasional AI Safety Summit (AISS) 2023 pada awal November 2023 yang digelar di London, Inggris.
“Di London, saya sampaikan kepada sejumlah perwakilan pemerintah negara yang hadir, termasuk negara-negara global south, bahwa kita mesti memastikan pengembangan AI dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas,” beber dia.
Baca Juga: Kominfo Sebut AI Berpotensi Bantu Ekonomi Indonesia hingga Rp 5.673 Triliun di 2030
Ia memaparkan sejumlah rekomendasi utama Indonesia soal perlunya mengambil tindakan afirmatif untuk mengembangkan AI di negara-negara berkembang.
Pertama yakni dengan memfasilitasi kerja sama global yang lebih inklusif. Kedua, mendesak perusahaan global untuk berkolaborasi dengan pelaku industri lokal.
Ketiga, mempersempit kesenjangan digital. Lalu terakhir, memfasilitasi transfer teknologi AI.
Di AISS 2023 menghasilkan deklarasi yang disepakati oleh 29 negara peserta, yaitu The Bletchley Declaration.
“Ada empat prinsip wajib bagi pengembangan dan pemanfaatan AI, sebagaimana disuratkan dalam The Bletchley Declaration tersebut, yaitu AI haruslah safe atau aman, human centric atau berpusat pada manusia, trustworthy atau dapat dipercaya dan responsible atau bertanggung-jawab,” tandas Nezar.
