Infografis
Suara.com - Indonesia tengah bergulat dengan tantangan keamanan siber, seiring meningkatnya potensi kebocoran data.
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melaporkan tidak kurang 976,5 juta serangan siber telah terjadi hanya pada 2022 saja.
Untuk meningkatkan kesadaran terhadap masalah keamanan siber dan pelindungan data pribadi, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi di tahun 2022.
UU tersebut akan berlaku dan mengikat secara hukum kepada bisnis lokal dan juga perusahaan-perusahaan internasional yang menangani data konsumen Indonesia.
Baca Juga: BSSN Bongkar Alasan Kenapa Situs Pemerintah Rentan Kebocoran Data
UU ini juga bertujuan untuk melindungi data pribadi, serta akan membantu meningkatkan dan memfasilitasi peningkatan literasi terhadap pelindungan data pribadi di Indonesia, sebagaimana yang disosialisasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, parlemen, dan kantor berita milik negara.
Selain itu, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber diharapkan dapat menciptakan ruang siber yang terbuka, aman, stabil, bertanggung jawab dan dapat menangkal ancaman kebocoran data di Indonesia.
Hadirnya generatif AI (GAI) dapat mempersenjatai tim keamanan siber dan membantu mereka dalam manajemen pengelolaan keamanan dengan kemampuannya mendeteksi kemungkinan terjadi ancaman, memitigasi serangan, dan kemudian memproteksi sistem dari serangan-serangan yang semakin kreatif dan juga canggih.
"Dengan banyaknya kasus serangan siber di Indonesia, sangat penting bagi organisasi untuk selalu memperhatikan keamanan data mereka. Baik entitas pemerintah maupun swasta memikul tanggung jawab bersama untuk melindungi data publik atau kliennya,” ujar Roy Kosasih, President Director, IBM Indonesia dalam keterangan resminya, Rabu (8/11/2023).
Dalam hal ini, dia menambahkan, AI akan menjadi katalisator dalam peningkatan produktivitas.
Baca Juga: BSSN dan Kominfo Siapkan 39.000 Orang Buat Cegah Kebocoran Data di IKN
Pasalnya, meningkatnya keamanan sebuah perusahaan, dengan menjawab kekurangan sumberdaya dalam tim keamanan siber dan meningkatkan deteksi dan respons sehingga lebih cepat dan efektif.
Machine learning (ML) dan bentuk-bentuk klasik AI telah lama tertanam dalam solusi keamanan IBM yang mampu mengidentifikasi pola dan membandingkan perilaku, memantau aktivitas anomali, dan memicu respons otomatis ketika risiko dan ancaman terdeteksi.
"Untuk mendukung upaya pemerintah, yang telah menerapkan berbagai peraturan dalam menghadirkan upaya-upaya terbaik di sektor keamanan siber di Indonesia, teknologi inovatif IBM Security QRadar SIEM telah memanfaatkan kekuatan AI untuk menginvestigasi dengan cepat dan memprioritaskan peringatan dengan tingkat akurasi yang tinggi berdasarkan kredibilitas, relevansi, dan tingkat risikonya," tutur Roy.
Untuk melindungi data sensitif masyarakat dan bisnis, dia menambahkan, pihaknya berkolaborasi dengan mitra bisnis dengan menghadirkan IBM Security Guardium.
Sistem ini secara otomatis menemukan dan mengklasifikasikan data bayangan, memetakan aliran data, dan melakukan deteksi outlier untuk penyimpanan data yang sensitif.
"Hal ini telah menghasilkan penurunan serangan sebesar 40 persen dengan visibilitas yang terpusat dan analisis yang canggih," tambah Roy.
Menyadari potensi transformatif dari AI, Pemerintah Indonesia telah merumuskan peraturan dan peta jalan untuk AI melalui Strategi Nasional Kecerdasan Buatan 2020-2045.
Hal ini mencakup peraturan tentang AI, bidang bisnis, pertanggungjawaban atas konsekuensi dari risiko yang tidak diinginkan, dan termasuk kode etik sukarela.
![Ilustrasi Teknologi AI. [Gerd Altmann/Pixabay]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/03/20/83378-ilustrasi-teknologi-ai.jpg)
"Pada akhirnya, kita tidak dapat menghentikan pelaku serangan siber untuk menyerang kita, tetapi kita dapat mengetahui bahwa mereka telah menyerang kita, dan kemudian kita dapat mengambil tindakan terbaik dan tercepat untuk memperbaikinya," pungkas Roy.
