Kanada Mengeluarkan Larangan WeChat dan Kaspersky pada Perangkat

Suara.com - Kanada baru-baru ini melarang penggunaan aplikasi perpesanan asal China, WeChat dan perangkat lunak antivirus Rusia, Kaspersky pada perangkat yang dikeluarkan pemerintah.

Larangan tersebut dilakukan di tengah kekhawatiran atas privasi dan keamanan, menurut Dewan Keuangan Kanada.

Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah larangan tersebut merupakan langkah defensif bagi negara, ataukah hal ini dipengaruhi oleh iklim geopolitik saat ini?

Keputusan tersebut diambil setelah penilaian oleh Chief Information Officer Kanada, memutuskan pelarangan aplikasi tersebut dibuat setelah penilaian oleh kepala informasi Kanada.

Baca Juga: Terungkap Operasi Triangulasi Menyerang iOS lewat iMesage

Meskipun Dewan Keuangan menyatakan bahwa tidak ada informasi pemerintah yang dibobol, mereka menggambarkan aplikasi tersebut memiliki risiko yang “jelas”.

Menariknya, langkah ini sejalan dengan tindakan Kanada sebelumnya yang melarang TikTok pada Februari lalu karena alasan serupa.

Namun, keputusan yang tiba-tiba tersebut membuat Kaspersky “terkejut dan kecewa,” menyoroti tidak adanya peringatan atau kesempatan untuk mengatasi kekhawatiran pemerintah.

Kaspersky berpendapat bahwa larangan tersebut lebih merupakan manuver geopolitik daripada evaluasi langkah-langkah keamanan aplikasi.

Dilansir laman Gizmochina, Selasa (31/10/2023), perusahaan mengklaim bahwa tidak ada bukti yang disajikan untuk membenarkan tindakan tersebut.

Dewan Perbendaharaan dengan cepat menunjukkan bahwa keputusan mereka sejalan dengan pendekatan mitra internasional.

Baca Juga: Deepfake Berpotensi Ganggu Pemilu 2024, Ini Penjelasan Kaspersky

Hal ini menunjukkan tren yang lebih luas di negara-negara yang memperketat perbatasan digital, terutama terhadap perusahaan teknologi China dan Rusia.

Namun, kurangnya bukti yang diungkapkan untuk mendukung pelarangan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi proses pengambilan keputusan.

Meskipun Kanada menjamin bahwa larangan tersebut bertujuan untuk menjaga keamanan jaringan pemerintahnya, tidak adanya evaluasi yang transparan dan implikasi geopolitik menunjukkan bahwa permasalahan yang ada mungkin lebih rumit dari yang terlihat.

Langkah ini bisa jadi merupakan perpaduan antara kekhawatiran akan keamanan dan cerminan politik internasional.