Satgas BAKTI Kominfo Resmi Dibentuk, 5.000 Menara BTS Ditargetkan Selesai Akhir Tahun

Suara.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi baru saja membentuk satuan tugas Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi alias Satgas BAKTI Kominfo.

Pembentukan Satgas BAKTI Kominfo ini ditetapkan usai Menkominfo sebelumnya, Johnny G Plate menjadi tersangka kasus korupsi BTS BAKTI Kominfo.

Menkominfo Budi Arie mengatakan kalau dirinya bakal memimpin rapat perdana Satgas BAKTI yang akan digelar Senin besok.

"Senin kick off meeting Satgas BAKTI Kominfo," kata Menkominfo Budi Arie Setiadi, dikutip dari siaran pers, Minggu (15/10/2023).

Baca Juga: Profil Sadikin Rusli, Si Perantara Saweran Uang Panas Johnny G Plate

Pembentukan Satgas BAKTI Kominfo berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 472 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Percepatan Penyelesaian dan Optimalisasi Program Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan peraturan tersebut, Budi Arie berharap kalau satgas ini bisa melaksanakan perwujudan pengadaan BTS BAKTI Kominfo di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal alias 3T.

Ia pun menargetkan kalau BTS 4G yang sudah dikorupsi Johnny G Plate itu bisa selesai dan beroperasi penuh pada akhir tahun 2023 ini.

“Targetnya 5.000 BTS bisa diselesaikan dan melayani masyarakat. Jadi, akhir tahun ini bisa on air,” terang dia.

Ia juga menyebut kalau Satgas BAKTI Kominfo ini bakal melakukan koordinasi dengan penyelenggara layanan telekomunikasi seluler. Dengan begitu maka proyek pembangunan BTS 4G ini bisa rampung dan dinikmati masyarakat.

Baca Juga: Gibran Nongol Sebentar di Rakernas VI Projo Hingga Prabowo Resmi Dapat Dukungan Relawan Jokowi

“Termasuk melakukan review kontrak-kontrak lama supaya bisa segera mendukung akselerasi penyelesaian pembangunan BTS 4G,” imbuhnya.

Sementara itu Ketua Satgas BAKTI Kominfo, Sarwoto Atmosutarno mengatakan kalau pihaknya akan menyusun sejumlah rekomendasi kepada BAKTI Kominfo untuk merampungkan pembangunan BTS 4G.

“Kami optimis. Tetapi, BAKTI Kominfo ini bukan hanya selesai dengan BTS. Tugas BAKTI Kominfo masih banyak,” beber Sarwoto.

Sarwoto memaparkan, BAKTI Kominfo juga bertanggung jawab dalam mengoperasikan dan memanfaatkan satelit SATRIA-1, penyediaan jaringan serat optik Palapa Ring, penyediaan Hot Backup Satellite (HBS), serta SATRIA-2.

Satgas BAKTI Kominfo mempunyai waktu sampai dengan Oktober 2024 sesuai dengan masa jabatan Menteri Kominfo saat ini.

“Ini sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo ke Bapak Menteri Kominfo. Sekarang, Bapak Menteri Kominfo mengarahkan kepada Satgas 4G BTS dan seluruh jajaran Kominfo untuk bekerja sama dengan teman-teman dari jajaran kementerian/lembaga lainnya terkait dengan penyelesaian BTS 4G yang secara short term harus diselesaikan,” tandasnya.

Berikut susunan Satgas BAKTI Kominfo.

Pengarah:

1. Budi Arie Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika
2. Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika

Ketua:

• Sarwoto Atmosutarno, Staf Khusus Menkominfo

Wakil Ketua:

• Fadhilah Mathar, Direktur Utama BAKTI Kominfo

Sekretaris:

• Sudarmanto, Direktur Sumber Daya dan Administrasi, BAKTI Kominfo

Anggota:

1. Danny Januar Ismawan, Direktur Infrastruktur, BAKTI Kominfo
2. Marvels Parsaoran Situmorang, Direktur Pengembangan Pita Lebar, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan dan Pos Informatika, Kominfo
3. Ilvan Santoso, Inspektur I, Inspektorat Jenderal Kominfo
4. Hermanto, Direktur Perdata pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Agung RI
5. Arif Wibawa, Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
6. Sutrisno, Direktur Investigasi II pada Deputi Bidang Investigasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
7. Emin A. Muhaemin, Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
8. Raden Ari Widianto, Direktur Penanganan Permasalahan Hukum, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.