Infografis
Suara.com - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria mengatakan perlu ada kebijakan Artificial Intelligence (AI) hingga level praktis sehingga risiko yang dibawa teknologi baru tersebut bisa dimitigasi.
Nezar, yang berbicara di acara Global AI Governance and Generative AI - Contribution to Hiroshima AI Process, Internet Governance Forum atau IGF Kyoto 2023 di Jepang, Senin (09/10/2023), mengatakan meski punya banyak dampak positif, risiko yang dibawa AI juga perlu ditangani.
"Dalam menyikapi perkembangan AI, perlu ada kebijakan yang mendukung, semisal moderasi konten, keberimbangan dan non-diskriminasi, serta upaya penguatan literasi digital. Kita harus akui bahwa AI membawa berbagai risiko seperti pelanggaran hak privasi dan penyalahgunaan kekayaan intelektual yang butuh ditangani secara hati-hati," kata Nezar dalam siaran pers yang diterima di Jakarta.
Lebih lanjut Wamenkominfo menegaskan, Indonesia paham akan pentingnya penanganan dan mitigasi risiko AI, baik dari sisi kebijakan maupun level praktis. Untuk itu Indonesia telah memulai pengembangan ekosistem pemerintahan berbasis AI sejak 2020 lewat beberapa kebijakan yang bersifat nasional.
Baca Juga: 5 Rekomendasi AI yang Memudahkan Mahasiswa untuk Cari Jurnal Penelitian
"Di antaranya Dokumen Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Republik Indonesia 2020-2045, Klasifikasi Standar Pengembangan Lini Bisnis Pemrograman Berbasis AI, serta UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang telah mengakomodir pemrosesan data yang kompleks," tuturnya.
Ia turut menyampaikan apresiasi kepada pemerintahan Jepang yang mengangkat urgensi pembahasan isu AI ini.
"Komitmen terhadap penanganan AI juga kami wujudkan dalam bentuk dukungan atas G20 AI Principle saat Presidensi Jepang dalam KTT G20 empat tahun lalu. Kami juga mengapresiasi upaya Jepang dalam G7 Hiroshima Summit lalu untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan di luar anggota G7," Nezar menambahkan.
Turut berbicara di panel diskusi itu, Perdana Menteri Jepang Kishida Fumio menekankan keberimbangan antara pengembangan AI dan regulasi yang mengaturnya.
“Dalam konteks AI, harus ada keberimbangan antara melakukan promosi dan menegakkan regulasi. Hanya dengan demikian AI dapat memberikan manfaat yang luas, juga mengurangi risiko negatifnya," jelas PM Jepang.
Baca Juga: AI dan Prospek Soft Skill Manusia
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Vinton G Cerf, yang lebih dikenal sebagai Bapak Internet Dunia. Ia menyampaikan kepeduliannya tentang AI berdasarkan pengalamannya sebagai dedengkot programmer.
“Semakin kita tergantung kepada teknologi, maka akan semakin datang pula risiko-risikonya kepada kita,” tegasnya.
AI, menurutnya, tidak hanya soal bagaimana sistem tersebut akan dikelola, tapi juga sumber materi yang digunakan AI.
"Kita juga harus memastikan darimana sumber materi yang digunakan AI sebagai sebuah machine learning. Kita baru dapat mempertimbangkan kualitas AI apabila kita tahu sumber materi yang diolahnya. Teknologi AI juga dapat menghasilkan hal yang tak benar. Jika teknologi memiliki probabilitas untuk benar, maka dia juga memiliki probablitas untuk menjadi salah,” ujar Vinton.
