Infografis
Solusi yang sudah diterapkan di negara lain, misalnya "designation clause" yang ada dalam Media Bargaining Code di Australia, bisa diterapkan di Indonesia.
Untungkan segelintir media besar
Google Indonesia merespon rencana penandatanganan Perpres Publishers Rights ini dengan sebuah siaran pers pada 25 Juli 2023 yang menegaskan rencana mereka untuk tak lagi menayangkan konten berita di platformnya.
Aksi serupa pernah dilakukan Google di Australia dan Kanada. Di Australia, perusahaan teknologi itu akhirnya melunak setelah pemerintah setempat melakukan renegosiasi dengan tawaran win-win solution.
Jika ancaman Google benar-benar dilaksanakan, maka platform mesin pencari Google dan situs agregator video Youtube, tidak akan lagi menayangkan konten yang berasal dari penerbit media di Indonesia.
Selain kehilangan traffic pembaca, penerbit media juga berpotensi kehilangan miliaran rupiah pendapatan yang selama ini disalurkan oleh perusahaan teknologi raksasa tersebut.
Publik juga bakal kehilangan akses pada informasi penting dan kredibel yang diproduksi redaksi media massa, di periode krusial menjelang Pemilihan Umum 2024.
Perpres ini juga sudah dikritik oleh sejumlah kreator konten, termasuk Deddy Corbuzier. Ia mengatakan rancangan perpres publisher rights ini bisa mematikan bisnis kreator konten karena Youtube, salah satu anak usaha Google, akan lebih mengutamakan media-media besar di Indonesia. Sebelumnya pekan ini sebanyak 15 media utama di Tanah Air sudah mengundurkan diri dari AMSI.
Baca Juga: Presiden Jokowi Didesak Kaji Ulang Rancangan Perpres Publishers Rights
