Infografis
Ia pun mengimbau pada mereka agar bisa menjaga data pribadi konsumen. Dicontohkan dia dengan cara membangun sistem, yang kelak nantinya kebocoran data bisa dicegah.
"Karena itulah kami dari Kominfo meminta kepada seluruh instansi atau lembaga yang mengumpulkan data pribadi untuk menjaganya. Jadi perlu dibangun sebuah sistem, sehingga kebocoran data itu tidak terjadi," pungkas dia.
Klarifikasi Dukcapil soal kebocoran data
Sebelumnya, 337 juta data Dukcapil diduga bocor dan dijual di forum daring peretas BreachForum. Informasi ini awalnya diungkapkan oleh akun Twitter @secgron milik pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto.
Teguh dalam unggahannya di Twitter mengatakan kebocoran data tersebut berisi nama, nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga, alamat, nama ayah dan ibu, serta nomor akta lahir dan akta nikah.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) Teguh Setyabudi menanggapi isu kebocoran data penduduk yang beredar di media sosial (medsos).
Teguh menegaskan, berdasarkan hasil investigasi cepat menunjukkan bahwa tidak ada kebocoran 337 juta data penduduk.
Menurut Teguh, pihaknya bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan stakeholders terkait lainnya bekerja sama untuk melakukan mitigasi pencegahan dan audit investigasi cepat.
Kemudian, Teguh menyampaikan hasil dari sejumlah langkah tersebut berkenaan dengan kabar kebocoran data penduduk.
Sejauh ini, tidak ditemukan jejak kebocoran data pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat online, yang dijalankan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri saat ini," kata Teguh kepada wartawan, Senin (17/7/2023).
"Proses audit investigasi masih terus berlangsung untuk mendalami dugaan kebocoran, termasuk database yg ada di kabupaten/kota, sekaligus mitigasi preventif untuk pencegahannya di masa yang akan datang," pungkasnya.
