Infografis
Suara.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengaku heran soal kasus kebocoran data pribadi 337 juta penduduk yang diduga berasal dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pasalnya, angka kebocoran data Dukcapil sebanyak 377 juta itu tidak sesuai dengan total jumlah penduduk di Indonesia yang hanya 277 juta.
"Ini bocornya yang mana? Kalau bocornya bilang 333 juta (337 juta: red), lah Nomor Induk Kependudukan (NIK) kita paling 200 juta. Masa bocor 333 juta?" katanya heran saat konferensi pers di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis (20/7/2023).
"Penduduk kita 277 juta, berarti kan ada 277 juta NIK. Kok bocor 333 (juta)?" tanyanya lagi.
Ia menganggap kalau angka tersebut tidak masuk akal karena kebocoran data NIK tidak sesuai dengan total jumlah penduduk RI.
"Memang ada hantunya kita, punya NIK? Itu saja enggak masuk akal. Masa jumlah penduduk dengan NIK, lebih banyak NIK yang bocor?" kelakar dia.
Selain itu, dia juga menjelaskan soal penggunaan data pribadi yang banyak dipakai para lembaga serta instansi di Indonesia. Untuk perbankan misalnya, masyarakat mesti menyodorkan data pribadi demi memanfaatkan layanan bank seperti kartu kredit.
"Jadi banyak instansi di indonesia ini yang mengumpulkan data pribadi. Telekomunikasi mau bikin SIM card, langganan prabayar, mengumpulkan data pribadi. Sekolah? (perlu) data pribadi. Rumah sakit? kita mau jadi member kan data pribadi kita diambil," tutur dia.
Maka dari itu, dia menegaskan pada semua instansi dan lembaga yang mengumpulkan data pribadi juga mesti bertanggung jawab apabila ada kebocoran data.
Baca Juga: Kominfo Blokir 846.047 Situs Judi Online Sejak 2018-2023
"Jadi semua instansi yang mengumpulkan data pribadi dia juga punya tanggung jawab dong," tegasnya.
Ia pun mengimbau pada mereka agar bisa menjaga data pribadi konsumen. Dicontohkan dia dengan cara membangun sistem, yang kelak nantinya kebocoran data bisa dicegah.
"Karena itulah kami dari Kominfo meminta kepada seluruh instansi atau lembaga yang mengumpulkan data pribadi untuk menjaganya. Jadi perlu dibangun sebuah sistem, sehingga kebocoran data itu tidak terjadi," pungkas dia.
Klarifikasi Dukcapil soal kebocoran data
Sebelumnya, 337 juta data Dukcapil diduga bocor dan dijual di forum daring peretas BreachForum. Informasi ini awalnya diungkapkan oleh akun Twitter @secgron milik pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto.
Teguh dalam unggahannya di Twitter mengatakan kebocoran data tersebut berisi nama, nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga, alamat, nama ayah dan ibu, serta nomor akta lahir dan akta nikah.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) Teguh Setyabudi menanggapi isu kebocoran data penduduk yang beredar di media sosial (medsos).
Teguh menegaskan, berdasarkan hasil investigasi cepat menunjukkan bahwa tidak ada kebocoran 337 juta data penduduk.
Menurut Teguh, pihaknya bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan stakeholders terkait lainnya bekerja sama untuk melakukan mitigasi pencegahan dan audit investigasi cepat.
Kemudian, Teguh menyampaikan hasil dari sejumlah langkah tersebut berkenaan dengan kabar kebocoran data penduduk.
Sejauh ini, tidak ditemukan jejak kebocoran data pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat online, yang dijalankan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri saat ini," kata Teguh kepada wartawan, Senin (17/7/2023).
"Proses audit investigasi masih terus berlangsung untuk mendalami dugaan kebocoran, termasuk database yg ada di kabupaten/kota, sekaligus mitigasi preventif untuk pencegahannya di masa yang akan datang," pungkasnya.
