Infografis
Suara.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengaku heran soal kasus kebocoran data pribadi 337 juta penduduk yang diduga berasal dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pasalnya, angka kebocoran data Dukcapil sebanyak 377 juta itu tidak sesuai dengan total jumlah penduduk di Indonesia yang hanya 277 juta.
"Ini bocornya yang mana? Kalau bocornya bilang 333 juta (337 juta: red), lah Nomor Induk Kependudukan (NIK) kita paling 200 juta. Masa bocor 333 juta?" katanya heran saat konferensi pers di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis (20/7/2023).
"Penduduk kita 277 juta, berarti kan ada 277 juta NIK. Kok bocor 333 (juta)?" tanyanya lagi.
Ia menganggap kalau angka tersebut tidak masuk akal karena kebocoran data NIK tidak sesuai dengan total jumlah penduduk RI.
"Memang ada hantunya kita, punya NIK? Itu saja enggak masuk akal. Masa jumlah penduduk dengan NIK, lebih banyak NIK yang bocor?" kelakar dia.
Selain itu, dia juga menjelaskan soal penggunaan data pribadi yang banyak dipakai para lembaga serta instansi di Indonesia. Untuk perbankan misalnya, masyarakat mesti menyodorkan data pribadi demi memanfaatkan layanan bank seperti kartu kredit.
"Jadi banyak instansi di indonesia ini yang mengumpulkan data pribadi. Telekomunikasi mau bikin SIM card, langganan prabayar, mengumpulkan data pribadi. Sekolah? (perlu) data pribadi. Rumah sakit? kita mau jadi member kan data pribadi kita diambil," tutur dia.
Maka dari itu, dia menegaskan pada semua instansi dan lembaga yang mengumpulkan data pribadi juga mesti bertanggung jawab apabila ada kebocoran data.
"Jadi semua instansi yang mengumpulkan data pribadi dia juga punya tanggung jawab dong," tegasnya.
