Ini juga akan mengurangi margin keuntungan perusahaan selama perbaikan dan pemeliharaan perangkat.
Jika disahkan, peraturan baru akan memastikan bahwa baterai yang dijual di kawasan UE lebih berkelanjutan secara global, yang pada akhirnya menetapkan standar untuk seluruh dunia.
Aturan tidak hanya menilai jejak karbon, tetapi perusahaan yang terlibat dalam proses pembuatan baterai di UE juga perlu mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi masalah hak asasi manusia dan tenaga kerja dalam rantai pasokan mereka.
UE telah menerapkan undang-undang baru ini hanya untuk bahan mentah utama seperti litium, nikel, kobalt, dan grafit.
Selain itu, UE juga telah menetapkan target pengumpulan yang ambisius. Ini bertujuan untuk mengumpulkan 45 persen bahan daur ulang perangkat elektronik pada 2023 dan 73 persen pada 2030.
![Ilustrasi elektronik. [Envato]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/06/09/35000-ilustrasi-elektronik.jpg)
Selain itu, dalam hal EV, ini bertujuan untuk mengumpulkan 100 persen bahan daur ulang, sebagaimana melansir laman Sammobile, Rabu (21/12/2022).
Nah, peraturan baterai UE yang baru sedang menunggu persetujuan akhir oleh Parlemen dan Dewan, dan itu pasti akan menimbulkan tantangan berat bagi perusahaan elektronik konsumen seperti Apple, Google, Samsung, dan lainnya karena mereka perlu memikirkan kembali desain perangkat mereka.
Bahkan, produsen baterai seperti Panasonic dan Samsung SDI.
Semua perusahaan yang berurusan dengan baterai akan diminta untuk mulai mempersiapkan undang-undang baru, meninjau rantai pasokan dan operasi mereka, dan juga melakukan solusi kolaboratif dengan pendaur ulang.
Baca Juga: Realme 10s Meluncur Besok 16 Desember, Menopang Baterai 5.000 mAh