Infografis
Suara.com - Twitter menerima keluhan pada dari 100 mantan karyawan yang menuduh perusahaan melakukan diskriminasi gender dan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal secara ilegal.
Gugatan itu pertama kali diajukan awal bulan ini dan membahas keputusan CEO Elon Musk untuk memberhentikan lebih dari setengah jumlah karyawan Twitter.
Gugatan itu mengklaim perempuan menjadi sasaran utama PHK dan menuduh perusahaan gagal membayar pesangon yang dijanjikan.
Pengacara Shannon Liss-Riordan mengajukan 100 tuntutan arbitrase atas nama pekerja terhadap Twitter dan sejauh ini telah mengajukan empat gugatan class action terhadap perusahaan.
Baca Juga: Bukan Cuma di Lapangan hijau, Messi dan Argentina Juga Juara di Twitter Selama Piala Dunia 2022
Dia bermaksud mengajukan tuntutan hukum tambahan dan merasa bangga mewakili karyawan yang menuntut arbitrase, serta mengungkapkannya dalam postingan di Twitter.
Dalam tweet terpisah, Liss-Riordan menulis bahwa jika Musk memutuskan untuk melawan arbitrase, mereka siap merespons dengan dukungan ribuan mantan karyawan Twitter.
Surat arbitrase mencakup diskriminasi jenis kelamin, pelanggaran kontrak, dan pemutusan hubungan kerja secara ilegal terhadap karyawan yang sedang cuti medis atau cuti melahirkan, dan dalam beberapa kasus, tanpa memberikan pemberitahuan 60 hari seperti yang diwajibkan oleh undang-undang di California.
Pengaduan class action mengatakan sebagian, "Pemutusan massal karyawan di Twitter telah memengaruhi karyawan perempuan jauh lebih besar daripada karyawan lelaki - dan pada tingkat yang sangat signifikan secara statistik."
Twitter dan Liss-Riordan tidak segera menanggapi permintaan komentar sebagaimana melansir laman Gizmodo, Rabu (21/12/2022).
Baca Juga: Analis Ungkap Alasan Elon Musk Mau Mundur dari CEO Twitter
Twitter dilaporkan menawarkan paket pesangon kepada karyawan yang mencakup satu bulan gaji pokok jika mereka tidak bergabung dengan gugatan class action, tetapi hakim California memutuskan bahwa mantan karyawan tersebut harus diberi tahu tentang gugatan tersebut sebelum menyerahkan hak mereka.
Hakim Distrik AS James Donato mengatakan minggu lalu bahwa komunikasi Twitter dengan mantan pekerja tentang paket pesangon mereka "tidak boleh disesatkan dengan menghilangkan informasi material tentang gugatan yang tertunda," dan menambahkan, pemberitahuan yang tepat akan "mempromosikan administrasi yang adil dan efisien" dari litigasi.
Liss-Riordan menanggapi keputusan Donato di Twitter.
"Keputusan [Donato] adalah kemenangan bagi karyawan Twitter yang selama berminggu-minggu telah dilecehkan oleh Elon Musk," cuitanya.
