Infografis
Sementara itu, gugatan baru yang diajukan oleh Dmitry Borodaenko, manajer teknik yang berbasis di California, menyebutkan permintaan baru dari Elon agar karyawan bekerja "lebih lama dengan intensitas tinggi", serta menghentikan bekerja secara jarak jauh, merupakan diskriminasi terhadap karyawan yang hidup dengan disabilitas.
Dmitry, yang dipecat dari Twitter pekan ini karena ia menolak melapor ke kantor, sudah mengajukan 'class action' terhadap Twitter di pengadilan federal San Francisco, Rabu (16/11) kemarin. Ia menuduh Twitter telah melanggar undang-undang disabilitas di Amerika Serikat.
Dalam pengaduannya, Dmitry mengatakan ia memiliki disabilitas yang membuatnya rentan terhadap COVID-19.
Gugatan tersebut mengatakan banyak karyawan Twitter yang menyandang disabilitas, dipaksa untuk mengundurkan diri karena mereka tidak dapat memenuhi standar kinerja dan produktivitas yang dituntut Elon.
Dalam pengaduan terpisah yang diajukan di pengadilan yang sama pada Rabu kemarin, Twitter juga dituduh memberhentikan ribuan pekerja kontrak tanpa memberikan pemberitahuan 60 hari sebelumnya, seperti yang disyaratkan undang-undang federal.
Twitter sebelumnya sudah menghadapi gugatan 'class action' di pengadilan federal San Francisco, karena tuduhan melanggar undang-undang dengan memberhentikan secara tiba-tiba sekitar 3.700 karyawan, atau setengah dari tenaga kerja perusahaan, setelah Elon mengambil alih.
Twitter tidak menanggapi permintaan untuk memberikan komentar hingga Kamis kemarin.
Diproduksi oleh Erwin Renaldi dari artikel dalam bahasa Inggris
