Ahli: Sumur Resapan di Jakarta Kurang Efektif Atasi Banjir Karena Tanah Sudah Jenuh

Liberty Jemadu Suara.Com
Jum'at, 14 Oktober 2022 | 01:05 WIB
Ahli: Sumur Resapan di Jakarta Kurang Efektif Atasi Banjir Karena Tanah Sudah Jenuh
Petugas Dinas Bina Marga mengamati air yang ada di dalam sumur resapan air hujan di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (22/4/2019). [ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pakar tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna menilai bahwa program sumur resapan kurang efektif mengatasi banjir di Jakarta karena tanah di Ibu Kota kebanyakan telah jenuh dan tidak bisa menyerap air.

"Tingkat efektivitasnya tidak maksimal. Kondisi tanah di Jakarta sudah jenuh, seperti Jakarta Utara, Jakarta Pusat," kata Yayat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (13/10/2022).

Namun menurutnya, karena program sumur resapan sudah terlanjur dimulai dengan anggaran tidak sedikit, setidaknya Yayat berharap agar Pemprov DKI mampu melakukan pendekatan yang lain demi membuat sumur resapan itu menjadi lebih berguna.

"Pendekatannya, dekati Balai Besar Tanah yang punya data kawasan-kawasan mana yang resapannya masih bagus. Jadi pendekatan sumur resapan itu kalau bisa berbasis data tentang kondisi tanah. Apakah tanah itu bisa menyerap, kan sayang sudah ngeluarin uang, anggaran, enggak optimal dan hanya menjadi sumur penampung saja," tuturnya.

Lebih lanjut, Yayat menilai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta terpilih Heru Budi Hartono mesti mengevaluasi program sumur resapan demi mengatasi banjir di Jakarta.

"Nanti evaluasi Heru Budi. Apakah sumur resapan akan diteruskan atau tidak. Kalau bagus diteruskan, kalau tidak dihentikan," ucapnya.

Setidaknya menurut Yayat, Pj Gubernur bisa menghentikan program-program yang dianggap tidak punya efektivitas yang baik dalam menangani banjir di Jakarta, dengan begitu, gubernur berikutnya akan terbantu untuk segera membangun program baru yang lebih baik untuk mengatasi banjir.

"Jadi supaya tidak menjadi beban bagi gubernur selanjutnya, lebih bagus mengevaluasi. Jadi tugas Pj Gubernur mengevaluasi yang dilakukan efektif mengantisipasi ancaman banjir atau tidak," tuturnya.

Setelah melalui evaluasi, ia yakin akan ada transparansi capaian yang akan dibuka oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Baca Juga: Sempat Terendam Banjir 1 Meter, Kolong Tol Meruya Utara Sudah Bisa Dilalui Kendaraan

"Jika tidak efektif misalnya kan bisa jadi penghematan anggaran dan diarahkan pada pekerjaan yang lebih realistis," tuturnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI