Infografis
Suara.com - Polda Metro Jaya memastikan tidak ada peretasan atau kebocoran data di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus).
"Intinya untuk server, data, aplikasi-aplikasi di Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya serta sistem keamanan, semuanya hingga saat ini aman," kata kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat (23/9/2022).
Zulpan juga menambahkan tim khusus Mabes Polri memastikan informasi terkait pembobolan database anggota Polri adalah hoaks. Meski demikian, penyidik Polda Metro Jaya dipastikan akan tetap menyelidiki dugaan kebocoran data tersebut.
Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Dedi Prasetyo menyebutkan 26 juta dokumen yang diduga dibocorkan oleh peretas itu adalah data usang berdasarkan hasil penelusuran Tim Siber Polri.
Baca Juga: Humas Polri: 26 Juta Dokumen yang Disebar Peretas Sudah Usang
"Saya sudah tanyakan. Setelah didalami Tim Siber, itu hoaks. Data pada 2016," kata Dedi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Selain data usang, dokumen atau data tersebut juga bisa didapatkan dengan mudah di internet. Ia lantas mencontohkan tidak ada keterkaitan antara data yang satu dan yang lainnya, seperti data Polda Kalimantan Tengah tidak nyambung dengan data Polda Metro Jaya.
"Data itu bisa didapat di internet. Datanya dari Polda Kalteng, wis enggak nyambung dengan Polda Metro," kata Dedi dengan aksen Jawa nya.
Meskipun demikian, dugaan kebocoran data tersebut tetap bakal didalami. Pendalaman untuk melacak pelaku penyebarnya, kemudian memproses secara hukum.
"Ya, penyebarnya masih didalami lagi supaya Ditsiber Polda Metro Jaya saja, tidak usah Mabes," kata Dedi.
Baca Juga: UU PDP Tak Menjamin Data Pribadi Aman Dari Kebocoran
Sebelumnya beredar berita 26 juta dokumen Polri bocor ke publik. Dokumen tersebut diunggah dalam situs gelap Brached Forum oleh pengguna menamai dirinya Meki.
Dalam unggahannya, dia menuliskan 26 M Database National Police Identity of Indonesia Republic. Unggahan itu diunggah pada Rabu (21/9) dengan mengklaim punya semua data personel Polri. [Antara]
