Infografis
Suara.com - Pakar keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya turut menyorot kebocoran data yang dilakukan hacker Bjorka selama beberapa hari belakangan. Menurutnya, keamanan siber memang sudah semestinya menjadi perhatian serius.
"Sebenarnya ini sudah terjadi cukup lama dan kebocorannya serius," kata Alfons saat dihubungi Suara.com via pesan singkat, Senin (12/9/2022).
Sayangnya, Alfons menilai kalau instansi pemerintah Indonesia memiliki kebiasaan menyangkal. Padahal faktanya jelas kalau memang ada kebocoran data.
"Jadi apa yang bisa diharapkan kalau mengakui fakta terjadi kebocoran saja tidak bisa. Bagaimana bisa diharapkan berubah?" tanya Alfons.
Baca Juga: Kepala BSSN: Tak Ada Sistem Elektronik yang Diserang, Masyarakat Tenang Saja
Menurutnya, sebaiknya langkah pertama yang mesti dilakukan pemerintah adalah mengakui adanya kebocoran data. Setelah itu baru dilakukan investigasi untuk menemukan apa penyebab dan langkah-langkah untuk pencegahan.
"Dan mitigasi apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, pemilik data, supaya tidak menjadi korban eksploitasi data yang bocor," paparnya.
Ia menilai kalau apa yang dilakukan Bjorka dalam menyebarkan data kependudukan itu melanggar hukum. Namun ulah peretas itu setidaknya membuka tabir terkait data kependudukan Indonesia.
"Apa yang dilakukan oleh Bjorka menyebarkan data kependudukan itu melanggar hukum. Namun itu setidaknya menunjukkan kepada pejabat apa yang terjadi dengan data kependudukan penduduk Indonesia, dan apa yang bisa dilakukan oleh pemilik data yg bocor tersebut," ungkapnya.
Saat ditanya apakah ada kemungkinan kalau Bjorka bisa ditangkap, Alfons mengaku kalau itu tergantung pada kecanggihan si hacker maupun pihak berwenang.
Baca Juga: Buntut Aksi Bjorka, Menteri Johnny G Plate Bakal Bentuk Timsus 'Emergency Response Team'
"Soal Bjorka bisa ditangkap atau tidak, itu tergantung pada kecanggihan Bjorka dan pihak berwenang," jelas dia.
Sebelumnya Bjorka sempat membocorkan data identitas pribadi milik sejumlah pejabat pemerintah Indonesia. Data terbaru yang disebar dia berasal dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Adapun data yang dibagikan Bjorka mencakup nama, nomor telepon, jenis kelamin, nomor induk kependudukan (NIK), alamat, tempat tanggal lahir, pekerjaan, pendidikan, agama, golongan darah, status pernikahan, status keluarga, nama istri, nama ayah, nama ibu, dan sertifikat vaksin.
Kedua tokoh ini menambah daftar panjang tokoh pejabat pemerintah yang datanya dibocorkan Bjorka.
Sebelumnya data yang dibocorkan adalah Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G. Plate, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua DPR Puan Maharani, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Bjorka memang kerap kali menjadi dalang kebocoran data orang Indonesia. Insiden pertama yang dia ungkap adalah kebocoran data Indihome pada 20 Agustus lalu, yang kemudian dibantah Telkom.
Jika ditelusuri di situs breached.to, profil Bjorka telah memuat enam unggahan kebocoran data. Konten itu berisi 150 juta data dari KPU, 270 juta pengguna Wattpad, 679.000 dokumen surat-surat Presiden Jokowi, 1,3 miliar nomor SIM yang diregistrasi, 91 juta data pengguna Tokopedia, dan pengguna Indihome.
