Infografis
Suara.com - Pakar keamanan siber sekaligus Chairman Lembaga Riset Siber Communication & Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha mengatakan kebocoran data penduduk yang diduga berasal dari Komisi Pemilihan Umum adalah valid.
Meski demikian, Pratama mengaku belum bisa mengetahui sumber dari data yang berjumlah sekitar 150 juta tersebut.
"Datanya valid. Tapi sumbernya dari mana, masih belum terverifikasi," kata Pratama saat dikonfirmasi Suara.com via pesan singkat, Rabu (7/9/2022).
Sebelumnya diwartakan bahwa ada sekitar 150 juta data orang Indonesia bocor dan diperjualbelikan di forum peretas. KPU diduga sebagai sumber data-data penduduk ini.
Baca Juga: Heran Data Warga Bisa Kebobolan Terus, Nurul Arifin ke Menkominfo: Ini Memalukan Pak!
Kebocoran data ini disebar oleh Bjorka, hacker yang juga membobol 1,3 miliar kartu SIM HP beberapa hari lalu. Data ini disebar di situs breached.to pada 6 September 2022 kemarin.
Deskripsi menuliskan kalau 105 juta data penduduk Indonesia itu memiliki ukuran hingga 20GB, yang diperkecil (compress) menjadi 4GB. Kebocoran data itu terjadi pada September 2022.
Adapun kategori datanya mencakup Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, usia, alamat, hingga status disabilitas.
Saat dicek, Bjorka memang memperlihatkan beberapa sampel data sesuai kategori tersebut. Tertulis kalau domisili penduduk ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.
Bahkan Bjorka juga memberikan sampel data sebanyak 2 juta yang bisa diunduh gratis dalam link yang ditautkan. Sebanyak 150 juta data penduduk Indonesia itu turut dijual seharga 5.000 Dolar AS atau Rp 74,6 juta.
Baca Juga: 150 Juta Data Penduduk dari KPU Diduga Bocor, Dijual Hacker Rp 74 Juta
