Infografis
Suara.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) baru saja mengungkap hasil investigasi dugaan kebocoran data 1,2 miliar nomor SIM yang ramai beberapa waktu lalu.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan mengungkap kalau investigasi ini dilakukan dalam rapat koordinasi bersama operator seluler, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI), serta tim Cyber Crime.
Hasilnya, Semuel mengungkap kalau kebocoran data 1,3 miliar nomor telepon ini sebagian ada yang sama. Ia pun bakal melakukan investigasi lebih dalam dan lengkap darimana hacker itu memperoleh data tersebut.
"Dalam kesimpulannya tadi, tidak sama tapi ada beberapa. Kami melakukan investigasi lebih dalam lagi, karena kadang-kadang hacker-hacker itu tidak menunjukkan data secara lengkap," kata Semuel dalam konferensi pers di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2022).
Baca Juga: Kominfo Kirim 27 Nama Calon Anggota KPI Pusat ke DPR
Menurutnya, data yang bocor memang tidak sama persis. Tetapi sampel data yang dibocorkan seperti Nomor Induk Kependudukan dan nomor telepon itu cocok.
"Ini mereka lagi bekerja, datanya tidak sama persis, yang sudah pasti NIK dan nomor teleponnya. Tapi tidak semuanya, karena saat ini sedang dilakukan penelusuran," ucap dia.
Semuel juga mengungkap kalau kecocokan data dari sampel hacker hanya sekitar 15-20 persen. Ada pula beberapa yang 9 persen, meskipun dia tidak menjelaskan data apa saja yang dimaksud.
Semuel menegaskan kalau pelanggaran data itu ada aturannya. Regulasi itu dimuat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
"Hingga sekarang ini kami masih mencari data ini milik siapa. Karena ini ekosistem, lintas sektor. Kami memberikan waktu pada mereka untuk memastikan kalau ada kebocoran data itu harus ditutup," katanya.
Baca Juga: Kominfo: DIN Akan Jadi Acara Tahunan
"Itu menjadi tanggung jawab pengendali. Mereka comply dengan aturan di BSSN. Itu mereka harus comply," tegas dia.
Lebih lanjut Semuel mengatakan kalau Kominfo memberi waktu lebih banyak ke penyelenggara tersebut. Pendalaman investigasi itu juga bakal dibantu BSSN.
"Kami berikan waktu ke mereka, BSSN akan membantu mereka. Jumlah penduduk kita, datanya mencapai 1,3 miliar ini yang yang misteri. Serangan dari luar atau dari dalam, ini tanggung jawabnya penyelenggara. Ini kenapa malingnya masuk. Itu yang kami lakukan, investigasi," jelas dia.
Sebelumnya diberitakan sebanyak 1,3 miliar data kartu SIM diduga bocor dan diperjualbelikan hacker. Tak hanya nomor telepon, data lain seperti NIK, provider, hingga tanggal pendaftaran juga dibocorkan.
Saat ditelusuri Suara.com di situs breached.to, dugaan kebocoran data ini diunggah oleh akun bernama Bjorka.
Dalam deskripsi ia turut menyebutkan soal kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) soal registrasi kartu SIM.
"Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan semua pengguna kartu SIM prabayar untuk mendaftarkan nomor teleponnya dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku," tulis unggahan itu.
