Lima Langkah yang Perlu Dilakukan Pemerintah untuk Kurangi Kebocoran Data

Liberty Jemadu Suara.Com
Jum'at, 02 September 2022 | 20:02 WIB
Lima Langkah yang Perlu Dilakukan Pemerintah untuk Kurangi Kebocoran Data
Kebocoran data di Indonesia terjadi terus. Apa yang harus dilakukan pemerintah? Foto: Ilustrasi Peretasan. [Pete Linforth/Pixabay]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Perusahaan keamanan siber Palo Alto Networks mengatakan bahwa pemerintah Indonesia perlu mengambil lima langkah penting untuk meminimalisir kebocoran data di Tanah Air.

Kasus kebocoran data di Indonesia terjadi terus-menerus di Indonesia. Terbaru adalah kebocoran data sekitar 1,3 miliar nomor kartu SIM. Diduga data itu bocor dari sistem milik Kementerian Kominfo, meski pihak kementerian telah membantah tudingan ini.

Country Manager Indonesia, Palo Alto Networks, Adi Rusli mengatakan serangan siber yang terjadi di Indonesia dan dunia disebabkan oleh serangan phising, malware, ransomware dan bahkan pembagian data sensitif secara tidak disengaja oleh karyawan.

"Terlepas dari penyebabnya, organisasi perlu meningkatkan upaya dalam menerapkan langkah-langkah keamanan siber yang diperlukan, seperti sistem pencegahan kehilangan data demi mengatasi kerentanan infrastruktur mereka,” kata Adi dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (1/9/2022).

Baca Juga: Fakta-fakta Dugaan 1,3 Miliar Data Kartu SIM Bocor, Begini Respons Kominfo

Palo Alto Networks merekomendasikan lima langkah yang bisa diterapkan perusahaan agar kasus kebocoran data tidak terus berulang seperti saat ini.

Pertama adalah melindungi perusahaan dan data secara konsisten di seluruh jaringan internal, cloud dan pengguna mobile. Kedua, memusatkan upaya pencegahan kebocoran data dan manajemen keamanan.

Berikutnya adalah mengidentifikasi, melakukan klasifikasi, memantau, melindungi data, mengautentikasi pengguna serta mengontrol siapa yang memiliki akses ke aplikasi dan data tertentu pada waktu tertentu.

Keempat mengawasi dan mengelola keamanan dan kepatuhan vendor pihak ketiga dengan lebih baik. Terakhir, menerapkan pendekatan Zero Trust - menghilangkan kepercayaan implisit dan terus memvalidasi setiap tahap interaksi digital.

“Ini melibatkan penerapan paradigma keamanan baru, khususnya prinsip-prinsip Zero Trust, di mana secara default, semua pengguna ditolak aksesnya. Dengan demikian, tim TI dapat tetap terdepan dalam menghadapi serangan siber yang terus berkembang dan meminimalkan risiko yang terkait dengan serangan tersebut,” tutup Adi.

Baca Juga: 11 Daftar Kasus Kebocoran Data di Indonesia, Sebulan Tiga Kali Kejadian!

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI