Infografis
Suara.com - Pakar keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya menyatakan kebocoran data 1,3 miliar nomor SIM yang ramai di Twitter adalah data valid. Dari sampel data yang beredar, nomor itu juga terbukti valid.
"Data registrasi SIM-nya valid. Nomornya valid, dan sudah di-cross check ke beberapa nomor," kata Alfons saat dikonfirmasi Suara.com, Kamis (1/9/2022).
Tapi Alfons belum bisa memastikan sumber data yang diperoleh hacker tersebut. Ia hanya bisa merujuk pada klaim peretas kalau data itu diperoleh dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
"Menurut klaim datanya dari Kominfo," ucap dia.
Baca Juga: Bantah Data 1,3 M Kartu SIM Dibobol Hacker, Kominfo: Enggak Ada, Beda Formatnya
Saat ditanya apakah sumber kebocoran data itu berasal dari Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) seperti yang terjadi pada tahun 2018, ia kembali belum bisa memastikan apakah itu memang dari sana.
"Harusnya ini bukan data Dukcapil karena ada data 2020. Jadi logikanya ini data yang berbeda," ungkapnya.
Ia juga mengatakan kalau data ini bukan hanya dari salah satu operator seluler karena sampel nomor SIM terdiri dari beberapa provider.
"Sumber data kebocorannya sih kayaknya bukan dari Telkom karena mengandung data provider telko lain," ucapnya.
Kendati demikian, ia kembali menegaskan kalau kebocoran data itu memang valid. Lebih lagi jumlahnya sangat besar karena mencapai 1,3 miliar.
Baca Juga: Kominfo Bantah Tudingan Kebocoran Data Nomor SIM: Bukan dari Kami
"Iya, datanya valid dan bocornya luar biasa besarnya. Agak bikin malu kita sih," katanya.
"Kita harus belajar dengan baik mengamankan data yang kita kelola, kalau tidak kasihan pemilik datanya jadi korban kebocoran data terus," jelas Alfons.
Sementara Kominfo sendiri membantah kalau kebocoran data 1,3 miliar SIM itu bukan dari pihaknya. Hal itu mereka klaim setelah melakukan penelusuran internal.
"Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan penelusuran internal. Dari penelusuran tersebut, dapat diketahui bahwa Kementerian Kominfo tidak memiliki aplikasi untuk menampung data registrasi prabayar dan pascabayar," kata Kominfo dalam siaran pers, Kamis (1/9/2022).
“Berdasarkan pengamatan atas penggalan data yang disebarkan oleh akun Bjorka, dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak berasal dari Kementerian Kominfo," lanjut dia.
Sebelumnya diberitakan sebanyak 1,3 miliar data kartu SIM diduga bocor dan diperjualbelikan hacker. Tak hanya nomor telepon, data lain seperti NIK, provider, hingga tanggal pendaftaran juga dibocorkan.
Saat ditelusuri Suara.com di situs breached.to, dugaan kebocoran data ini diunggah oleh akun bernama Bjorka.
Dalam deskripsi ia turut menyebutkan soal kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) soal registrasi kartu SIM.
"Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan semua pengguna kartu SIM prabayar untuk mendaftarkan nomor teleponnya dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku," tulis unggahan itu.
"Periode pendaftaran dimulai dari 31 Oktober 2017. Kegagalan untuk melakukannya pada akhir batas waktu pendaftaran akan menyebabkan penghentian sementara layanan untuk nomor ponsel," sambung dia.
Ia juga memperlihatkan beberapa informasi soal dugaan kebocoran data. Ukuran data itu mencapai 87GB dengan total 1,3 miliar.Bjorka mengklaim kebocoran data itu terjadi pada Agustus 2022 dengan format CSV.
Sementara isi data mencakup Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon, nama provider, dan tanggal registrasi. Format kebocoran data pun diperlihatkan dengan urutan NIK, telepon, penyedia, dan tanggal pendaftaran.
Akun itu juga memberikan 2 juta sampel data yang bisa diunduh secara gratis. Adapun nama provider yang disebutkan mencakup Telkomsel, 3 (Tri), Indosat, XL, dan Smartfren.
Terakhir, hacker Bjorka ini menjual 1,3 miliar data SIM tersebut sebesar 50.000 Dolar AS atau setara Rp 774 juta. Data ini bisa dibeli lewat Bitcoin dan Ethereum.
