Infografis
Suara.com - Sebuah studi mengungkap kalau Wikipedia makin banyak dijadikan referensi dalam menentukan keputusan hukum.
Bahkan, artikel wikipedia dikutip hingga 20 persen untuk menentukan keputusan pengadilan.
Penelitian ini dilakukan oleh tim asal Laboratorium Ilmu Komputer dan Kecerdasan Buatan (CSAIL) dari Institut Teknologi Massachusetts, Amerika Serikat, yang dipimpin oleh Neil Thompson.
Penelitian ini dibantu oleh para mahasiswa hukum yang bertugas menulis lebih dari 150 artikel tentang keputusan Mahkamah Agung Irlandia.
Baca Juga: Lakukan 3 Hal Ini agar Keputusanmu untuk Gap Year Tidak Sia-sia
Dari total artikel, setengahnya diunggah secara online dan bisa dipakai oleh para hakim, pengacara, maupun panitera untuk referensi.
Lalu setengah sisanya akan disimpan secara offline untuk membantu memahami kasus apabila Wikipedia tidak memuat referensinya.
Hasilnya, artikel yang berasal dari Wikipedia nyatanya membantu keputusan kasus di pengadilan sebanyak lebih dari 20 persen.
Efek artikel itu sangat kuat untuk kasus-kasus yang mendukung argumen yang dibuat oleh hakim untuk menentukan keputusan mereka.
Referensi keputusan hukum yang bersumber dari artikel Wikipedia ini banyak dipakai oleh pengadilan lebih rendah seperti Pengadilan Tinggi, dikutip dari Engadget, Jumat (29/7/2022).
Baca Juga: 5 Hal yang Sering Dipikirkan Orang di Usia 20 Tahun ke Atas, Berat Enggak?
Namun, untuk pengadilan lebih tinggi seperti Mahkamah Agung atau Pengadilan Banding, tidak menggunakan artikel tersebut untuk menentukan keputusan hukum.
CSAIL menyimpulkan kalau penggunaan referensi itu dikarenakan jadwal pengadilan yang sibuk.
Alhasil, hakim dan panitera bisa mencatut sumber dari Wikipedia agar lebih mudah dalam menemukan kasus yang menjadi preseden lewat search engine online.
Meski begitu, temuan ini berpotensi menimbulkan masalah baru karena artikel dari Wikipedia tak selamanya akurat.
Ada risiko bahwa hakim bisa saja memutuskan ketetapan hukum cacat, atau pihak tak bertanggung jawab yang bisa memanipulasi artikel.
Dengan demikian, komunitas hukum tetap harus memverifikasi semua artikel online yang mau dijadikan referensi ketetapan hukum, entah dari Wikipedia atau sumber lain, ke sumber yang lebih komprehensif maupun dari pendapat ahli.
