Perjanjian Apple Indonesia Disebut Dapat Paksa Perusahaan Menyerahkan Data iCloud

Suara.com - Perjanjian Apple Indonesia disebut dapat memaksa perusahaan menyerahkan data pribadi pengguna iCloud kepada pemerintah.

Perusahaan teknologi lain juga menandatangani perjanjian tersebut, setelah pemerintah menetapkan tenggat waktu untuk menghindari denda atau dilarang beroperasi.

Kelompok teknologi terbesar di dunia telah menandatangani undang-undang di Indonesia yang diperingatkan oleh para juru kampanye, karena dinilai mengancam kebebasan berekspresi di Indonesia.

Perusahaan media sosial termasuk Meta, TikTok, dan Twitter telah mendaftarkan lisensi di kementerian komunikasi Indonesia, di mana mereka mungkin harus menyensor konten dan menyerahkan data pengguna.

Dilansir laman 9to5mac, Jumat (22/7/2022), beberapa perusahaan mendaftar hanya beberapa jam sebelum batas waktu pada tengah malam pada Rabu (20/7/2022).

Baca Juga: Apple Merilis iOS 15.6, Hadirkan Fitur Live Sports Baru dan Perbaikan Bug Penyimpanan

Apple, Microsoft, Google, Amazon, Netflix, dan Spotify juga telah mendaftar.

Bagi perusahaan media sosial, perjanjian tersebut berarti bahwa mereka dapat dipaksa untuk menghapus konten yang kritis terhadap pemerintah.

Bagi Apple, itu bisa berarti harus menyerahkan data pribadi siapa pun yang dicurigai menentang pemerintah, dengan kekhawatiran bahwa jurnalis akan menjadi target tertentu.

Kriteria meresahkan masyarakat adalah “fleksibel” dan “karet”, kata Aliansi Jurnalis Independen Indonesia dalam sebuah pernyataan.

Ia memperingatkan bahwa pihak berwenang mungkin mempertimbangkan berita yang mengungkapkan pelanggaran hak asasi manusia atau kejahatan yang mengganggu ketertiban umum.

Baca Juga: Denmark Tidak Memperbolehkan Google Workspace dan Chromebook Dipakai di Sekolah

Ini adalah contoh lain dari Apple yang menghadapi dilema besar: mematuhi hukum yang bertentangan dengan nilai-nilainya, atau menarik diri dari suatu negara.

Dilema paling kuat terjadi di China, di mana Apple telah dipaksa untuk melakukan sejumlah hal yang tidak menyenangkan, seperti menghapus aplikasi berita dan aplikasi VPN dari App Store untuk memenuhi tuntutan pemerintah untuk menyensor apa yang dapat dilihat oleh warganya.

Di sana, Apple benar-benar tidak punya banyak pilihan, mengingat sejauh ini proporsi terbesar dari basis manufakturnya ada di dalam negeri.

Dengan negara yang lebih kecil, Apple memang punya pilihan. Itu bisa mengambil sikap etis dan menolak untuk mematuhi, menunggu untuk melihat apakah pemerintah benar-benar memaksanya keluar.

Lainnya berpendapat bahwa pemerintah Indonesia akan menutup diri jika raksasa teknologi seperti Apple, Google, dan Microsoft bersatu dan menolak untuk menandatangani.

Apple berada di bawah tekanan tambahan karena perusahaan menggunakan privasi sebagai alat pemasaran utama.

Tetapi sikap perusahaan sejauh ini adalah bahwa lebih baik menawarkan warga negara-negara tersebut akses ke teknologi Apple, bahkan jika ini melibatkan kompromi etika perusahaan.

Beberapa menganggap ini sebagai nilai nominal, sementara yang lain menuduh perusahaan memprioritaskan keuntungan daripada prinsip.