Infografis
Suara.com - Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan tawaran Presiden Rusia Vladimir Putin kepada Presiden Jokowi terkait kerja sama pengembangan teknologi nuklir adalah momentum untuk merealisasikan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia.
"Menurut saya saat inilah momentum yang tepat," kata Fahmy di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (6/7/2022).
Menurut dia, rencana pembangunan PLTN di Indonesia terlalu lama jika harus menunggu 2040 mengacu Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
"Kalau 2040 akan tertinggal jauh," ujar dia.
Baca Juga: Putin Minta Indonesia Ingat Jasa Rusia Terhadap Indonesia
Karena itu, Fahmy menuturkan tawaran Vladimir Putin terkait pengembangan teknologi nuklir di Indonesia wajib diterima, apalagi Indonesia memiliki target mencapai nol emisi karbon pada 2060. Tanpa menghadirkan nuklir sebagai energi komplementer, menurutnya, mustahil Indonesia mencapai target itu.
"Dengan kemampuan Rusia yang cukup besar, kemudian juga kebutuhan Indonesia untuk mencapai zero carbon dan kita punya uranium maka wajib menerima tawaran dari Putin," ujar dia.
Karena memiliki bahan baku uranium sendiri, menurut dia, biaya produksi pengembangan PLTN di Indonesia lebih murah dibandingkan di negara lain yang tidak memiliki uranium.
"Kita punya uranium, kita punya sumber daya tapi kita tidak punya teknologi karena untuk PLTN dibutuhkan teknologi tinggi," kata dia.
Penting dicatat bahwa Badan Tenaga Nuklir Nasional, yang kini sudah melebur ke dalam BRIN, dan Kementerian ESDM mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi uranium lebih dari 81.000 ton.
Baca Juga: Media Asing Soroti Pernyataan Jokowi Soal Putin Siap Buka Jalur Ekspor Via Laut
Menurut Fahmy, sebagai energi bersih yang dapat melengkapi bauran energi baru terbarukan pembangkit listrik di Indonesia, PLTN sekaligus dapat mengatasi kelemahan pembangkit tenaga surya dan bayu, yang tidak dapat memasok listrik secara penuh sepanjang waktu, karena sifatnya intermittent, yang tergantung cahaya matahari dan embusan angin.
Sebelum kerja sama Indonesia dan Rusia direalisasikan, menurut dia, pemerintah, DPR dan Dewan Energi Nasional (DEN) harus mengubah Kebijakan Energi Nasional, yang selama ini menempatkan energi nuklir sebagai alternatif terakhir.
"Pemerintah, DPR, dan DEN harus mengubah dulu kebijakan energi nasional yang menempatkan nuklir sebagai energi terakhir. Harus diubah menjadi energi yang prioritas sehingga memungkinkan kerja sama dengan Rusia melalui Putin," kata dia.
Dengan pengalaman, kompetensi, dan keandalan teknologi Rusia dalam pengembangan PLTN melalui Rosatom State Corporation, menurut dia, pemerintah perlu meyakinkan bahwa masa depan pengembangan PLTN di Indonesia aman.
Ia mengatakan Rosatom telah mengembangkan PLTN yang terbesar di Rusia, yakni Novovoronezh Unit 6, yang berkapasitas 1.200 MW di Voronezh.
Selain di darat, menurut dia, Roastom juga membangun PLTN Terapung KLT-40S, yang dapat berlayar menjelajahi sejauh 5.000 km, dengan kapasitas sebesar 80 MW.
Rosatom saat ini menggunakan teknologi nuklir generasi terbaru, tipe reaktor VVER 1200 dengan teknologi generation 3 Plus yang merupakan pertama di dunia, dengan masa operasi selama 60 tahun didukung sistem pengamanan teknologi VVER 1200 memiliki zero accident standard.
"Saya pernah ke Rosatom, Rusia, dia menunjukkan simulasi, dari sisi keamanan sangat tinggi sekali bahkan dikatakan zero accident. Kalau Chernobyl yang dulu pernah meledak itu kan pakai teknologi lama ya," ucap dia.
Tidak hanya menguntungkan dari sisi energi, menurut Fahmy, secara politik kerja sama pengembangan teknologi nuklir dengan Rusia juga berpeluang memperlancar proses perdamaian antara Rusia dengan Ukraina yang dibawa Presiden Jokowi.
"Sembari membahas kerja sama nuklir tadi barangkali bisa memasukkan agenda gencatan senjata, misalnya. Kalau ini bisa berjalan dengan baik saya kira Jokowi akan meninggalkan legacy yang luar biasa, tidak hanya di nasional tetapi di tingkat internasional khususnya dalam menjaga perdamaian dunia," kata dia. [Antara]
