Google Akan Hapus Data Kunjungan ke Klinik Aborsi dari Riwayat Lokasi

Suara.com - Google akan otomatis menghapus data pengguna yang berkunjung ke klinik aborsi dari riwayat lokasi.

Hal ini dilakukan demi melindungi privasi pengguna terkait masalah kesehatan yang dinilai sensitif.

Google mulai melakukan penghapusan otomatis data tersebut dalam beberapa minggu ke depan.

Jadi ketika pengunjung selesai dari tempat itu, maka Google bisa langsung menghapus data tersebut.

Baca Juga: Apple dan Google Diminta Hapus TikTok dari Toko Aplikasi

Adapun daftar tempat yang otomatis dihapus dari riwayat lokasi Google mencakup pusat konseling, klinik aborsi, tempat konsultasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pusat kesuburan, fasilitas rehabilitasi, klinik penurunan berat badan, hingga klinik bedah kosmetik.

Mereka juga menerapkan kebijakan serupa untuk Fitbit, produsen jam tangan pintar yang kini dimiliki Google.

Contohnya, seperti data menstruasi untuk perempuan yang makin mudah apabila mau dihapus dari smartwatch.

"Untuk Google Fit dan Fitbit, kami memberikan opsi dan alat ke pengguna untuk mengakses dan mengontrol data pribadi mereka dengan mudah, termasuk opsi utnuk mengubah informasi pribadi, kapan saja," kata Google, dikutip dari 9to5google, Senin (4/7/2022).

Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang melarang adanya aktivitas aborsi di negara tersebut.

Baca Juga: Indosat Gandeng Google, Sediakan Solusi Digital ke Sektor Bisnis hingga Pemerintahan

Pembaruan privasi ini dimaksudkan untuk menghapus data tertentu dari server Google.

Pasalnya, data itu dapat digunakan untuk menuntut orang yang melakukan perawatan kesehatan.

Namun, perusahaan masih menyimpan banyak data lain tentang aktivitas pengguna.

Google Search dan history YouTube juga dapat digunakan sebagai bukti dalam investigasi, sebagaimana dikutip dari The Verge.

Tapi Google secara hukum harus mematuhi permintaan pemerintah untuk mengakses data pengguna.

Perusahaan menegaskan, Google akan berkomitmen untuk melindungi data pribadi pengguna dari tuntutan pemerintah yang tidak mematuhi aturan data pribadi.