Infografis
Suara.com - Studi Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada menemukan bahwa sejak 2010 pelaku kekerasan terhadap Orang Asli Papua atau OAP di Papua didominasi oleh KKB, bukan lagi aparat keamanan. Berikut hasil studi GTB UGM:
Sejak terintegrasi dengan Indonesia pada 1969, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan kekerasan di tanah Papua tak kunjung usai.
Beberapa pihak menilai aparat militer dan kepolisian sebagai dalang utama dari tindak kekerasan dan pelanggaran HAM tersebut. Mereka mencap Indonesia sebagai negara yang kejam, karena tindakan pemerintah yang membiarkan aksi kekerasan yang merenggut hak-hak Orang Asli Papua (OAP).
Namun yang menarik, hasil terbaru riset kami dari Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (GTP UGM) menemukan bahwa sejak 2010, pelaku kekerasan terhadap OAP terus didominasi oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang merupakan kelompok separatisme yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. GTP UGM adalah unit kerja di bawah naungan UGM yang bertugas melakukan penelitian dan kegiatan akademik lainnya tentang Papua.
Riset kami yang berjudul “Tindak Kekerasan di Tanah Papua (Januari 2010 - Maret 2022)” ini juga menyoroti pentingnya pemerintah untuk melakukan introspeksi terhadap pendekatan keamanan yang dilakukan selama ini dalam menyelesaikan masalah di Papua.
KKB pelaku utama kekerasan di Papua
Riset kami susun berdasarkan data di media massa dan informan kunci dengan menyoroti beberapa hal, mulai dari identifikasi pelaku, korban, motif, hingga wilayah terdampak kekerasan yang mencakup Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Kami temukan kekerasan di Papua terjadi akibat konflik vertikal – antara KKB dan TNI maupun Polri – dan konflik horizontal – melibatkan OAP, non-OAP, hingga antar suku, ras dan marga.
Sebagian besar motif yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan di Papua diduga adalah separatisme.
Baca Juga: Pilot SAM Air Langsung Dievakuasi ke Jayapura Usai Diserang OPM di Nduga Papua
Ini berkaitan erat dengan faktor historis di mana ada pihak-pihak yang ingin memperjuangkan kemerdekaan Papua. Sementara itu, situasi politik, seperti pemilihan kepala daerah (pilkada), dan balas dendam juga turut memperkeruh keadaan.
