Suara.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menjalin kerja sama akselerasi transformasi digital.
Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman di sela-sela Konferensi Besar NU di Jakarta, Jumat malam (21/5/2022).
Ketua umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengatakan kerja sama itu sangat strategis karena menyangkut tata kelola perkumpulan (jami'yah) NU, khususnya teknologi informasi sebagai tulang punggung dari operasi organisasi.
"Karena nanti skala kegiatan begitu besar, tidak ada jalan lain supaya bisa berjalan dengan baik, harus disertai inovasi teknologi," katanya.
Baca Juga: Menkominfo Lantik Tujuh Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2022- 2026
Ia menegaskan bahwa penerapan nota kesepahaman itu akan diperincikan dalam perjanjian kerja sama (PKS). Kemkominfo, kata dia, akan menyediakan berbagai macam fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh NU mulai dari infrastruktur sampai dengan perangkat lunak.
Sementara itu, Menteri Komimfo Johnny G. Plate mengatakan bahwa Kominfo selalu membuka ruang komunikasi dengan seluruh elemen bangsa, termasuk kepada NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia.
Penandatangan nota kesepahaman itu menjadi tonggak sinergi bersama untuk mendorong pengembangan ekosistem digital di Indonesia yang lebih produktif, aman, bermanfaat, dan bertanggung jawab.
Sinergi itu, kata dia, dapat mendorong berbagai upaya strategis bangsa, baik dari segi infrastruktur digital, ekonomi digital, pemerintahan digital, maupun talenta digital.
"Saya harap setelah penandatangan nota kesepahaman, perjanjian kerja sama segera ditandatangani," katanya.
Baca Juga: Perguruan Tinggi Diminta Penuhi Kebutuhan Talenta Digital di Indonesia
Menkominfo mengungkapkan sejumlah program teknis, yakni penyediaan internet di pondok pesantren hingga pengembangan sumber daya manusia tingkat dasar melalui gerakan nasional literasi digital.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) menggelar Konferensi Besar NU di Jakarta, 20- 21 Mei 2022. Konferensi itu mengusung tema Penguatan Landasan Jami'yah untuk Optimalisasi Khidmah. [Antara]