Infografis
Suara.com - Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Kadafi meminta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate untuk mengevaluasi kinerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Indonesia ata Bakti terkait dengan pembangunan BTS di 4.200 desa 3T yang rencananya selesai pada Maret 2022.
"Kominfo sebagai pengawas harus benar-benar mengawasi kinerja Bakti," kata Uchok dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (13/4/2022).
Karena anggaran dari Pemerintah untuk pembangunan BTS USO ini sudah turun, menurut dia, seharusnya bisa memanfaatkannya sebaik mungkin untuk memberikan layanan telekomunikasi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T).
Menurut dia, jika ada kendala atau potensi penyelewengan yang dapat menghambat program Nawacita itu, Kominfo melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika harus dapat segera melakukan investigasi mendalam.
Baca Juga: Banyak Media Online Sebar Hoaks, Kominfo dan Danone Buka Kelas Kebal Hoaks untuk Wartawan
Dari 4.200 desa yang menjadi target pertama pembangunan BTS tersebut, lanjut dia, seharusnya selesai pada bulan Desember 2021. Dengan alasan pandemi COVID-19, Bakti meminta perpanjangan tenggat waktu hingga 31 Maret 2022.
Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan, kata Ucok, target pembangunan BTS tahap pertama yang dapat beroperasi baru di 1.791 desa. Dengan demikian, masih ada sekitar 2.409 desa yang belum dibangun menara pemancar jaringan (BTS) 4G.
Di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, kata dia, tentu akses telekomunikasi yang lancar sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang berada di 4.200 desa tersebut untuk bisa berkomunikasi dan terhubung dengan dunia luar.
Uchok meminta Kementerian Keuangan menghentikan terlebih dahulu seluruh pencairan anggaran dari program-program Bakti karena banyak program yang tidak berjalan dengan baik, termasuk permintaan Bakti untuk meminta tambahan dana pembangunan jaringan backhaul.
"Kemenkeu harus berani menegur Bakti, bahkan kalau memang diperlukan jika soal pembayaran ini belum diselesaikan, KPK juga bisa dilibatkan untuk ikut mengawasi proyek pembangunan BTS 4G di desa 3T. BPK juga harus mengawasi perkembangan laporan Kominfo yang bermasalah pada tahun lalu," kata Uchok menegaskan.
Uchok mendorong adanya tindakan tegas dari Menkominfo dan Menkeu untuk mencegah makin berlarutnya permasalahan ini agar semua program dapat berjalan dengan baik. [Antara]
