Infografis
Suara.com - Sekitar 25.000 ekor bekantan yang tersebar di lima provinsi di Pulau Kalimantan hingga kawasan Sabah, Malaysia, populasinya terancam punah akibat berbagai aktivitas, terutama akibat pembukaan kawasan pertambangan dan perkebunan.
"Selain karena perburuan, satwa ini menjadi langka karena kerusakan habitat akibat berbagai aktivitas yang tidak ramah lingkungan," ujar Tri Atmoko, peneliti satwa di Balai Penerapan Standar Instrumen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Senin (21/2/2022).
Aktivitas yang tidak ramah lingkungan itu, seperti pertambangan, pembukaan area perkebunan skala luas yang mengubah kawasan hutan menjadi non-hutan, sehingga keberadaan satwa endemik ini tertekan dan terancam punah.
Jumlah bekantan yang sekitar 25.000 ekor tersebut sepertinya banyak, namun jika dilihat dari luas Pulau Kalimantan yang mencapai 743.330 kilometer persegi dan terdiri atas berbagai kabupaten/kota, lima provinsi, bahkan hingga Sabah, tentu jumlah ini tergolong kecil.
Baca Juga: 5 Hewan Langka di Indonesia, Salah Satunya Bekantan
Ia mengatakan bekantan hidupnya di hutan-hutan dan cenderung di pepohonan di tepi sungai, sedangkan masyarakat di Pulau Kalimantan masih banyak menggunakan jalur transportasi sungai untuk mencapai pedalaman.
"Kawasan sungai itu mudah dijangkau oleh masyarakat dalam menggunakan transportasi air, bahkan ada yang membuka hutan melalui jalur sungai, sehingga habitat Bekantan menjadi rusak, bahkan banyak yang hilang," ucap Tri Atmoko.
Satwa endemik Kalimantan lain yang juga terancam punah adalah orangutan. Saat ini populasi orangutan di seluruh Kalimantan sekitar 57.000 ekor. Sama dengan bekantan, ancaman kepunahan satwa ini juga akibat pembukaan lahan tidak ramah lingkungan dan perburuan.
"Satwa endemik dan langka di Kalimantan yang paling terancam ada dua, yakni orang utan dan bekantan. Status untuk orang utan Kalimantan adalah kritis mengalami kepunahan, sedangkan status bekantan adalah bahaya di ambang kepunahan," katanya. [Antara]
Baca Juga: KemenLHK Lepaskan 42 Ribu Hektare Hutan Produksi untuk Pembangunan Ibu Kota Negara Baru
