Ikuti Apple, Google Segera Rilis Privacy Sandbox untuk Batasi Iklan

Suara.com - Google mengumumkan rencana untuk memperkuat privasi pengguna di Android lewat Privacy Sandbox.

Proyek ini akan dikembangkan selama dua tahun dan hadir pada 2024 mendatang.

Google Privacy Sandbox adalah sebuah program yang memungkinkan iklan menjadi lebih terbatas.

Artinya, aplikasi tak lagi menampilkan iklan bertarget yang didasarkan pada aktivitas online seperti history browser atau cookies.

Baca Juga: Cara Convert File Power Point ke Google Slide di Ponsel, Mudah!

"Hari ini, kami mengumumkan inisiatif multi-tahun untuk membangun Privacy Sandbox di Android, dengan tujuan menciptakan solusi iklan baru yang lebih melindungi privasi," kata Google dalam blog resminya, dikutip dari Macrumors, Senin (21/2/2022).

Google menerangkan kalau privacy sandbox akan membatasi pembagian data pengguna ke pihak ketiga dan beroperasi tanpa ID lintas aplikasi, termasuk ID iklan.

"Kami juga mengeksplorasi berbagai teknologi yang dapat mengurangi kemungkinan pengumpulan data secara tersembunyi, termasuk cara yang lebih aman bagi aplikasi untuk mengintegrasikan SDK (Software Development Kit) iklan," tambah Google.

Lebih lanjut, Privacy Sandbox yang akan segera muncul di Android ini adalah kelanjutan dari upaya Google untuk meningkatkan perlindungan privasi pengguna, tanpa mengurangi akses ke konten dan layanan gratis.

Google Privacy Sandbox ini sekilas mirip dengan kebijakan App Tracking Transparency (ATT) milik Apple yang dihadirkan di iOS 14.5 tahun lalu.

Baca Juga: Gunakan Google Maps untuk Mobil, Siswi SMP Bawa Motor Masuk Tol Japek

ATT Apple ini mengharuskan semua aplikasi meminta persetujuan pengguna sebelum melacaknya di aplikasi atau situs lain.

Berbeda dari ATT, Privacy Sandbox Google ini akan membatasi kemampuan aplikasi sebagai default sambil mencari cara baru untuk menjaga privasi dalam iklan di ponsel.

Sebagaimana diketahui, kebijakan ATT Apple membuat banyak perusahaan teknologi rugi.

Meta, perusahaan induk Facebook, melaporkan kebijakan itu berdampak pada menurunnya pendapatan hingga 10 miliar dolar AS atau Rp 143 triliun.