Infografis
Solusi lain secara kenegaraan, sambung Pratama, adalah dengan menyelesaikan Rancangan Undang Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) dengan segera. Dengan begitu, aturan tersebut bisa memaksa semua lembaga negara untuk melakukan perbaikan infrastruktur IT, SDM, hingga adopsi regulasi yang pro pengamanan siber.
"Tanpa UU PDP, maka kejadian peretasan seperti situs pemerintah akan berulang kembali," tegas Pratama.
Sementara itu, situs https://jdih.bssn.go.id/ hingga Selasa dini hari (1/2/2022) belum bisa diakses. Berdasarkan pantauan Suara.com, tertulis bahwa BSSN sedang melakukan perawatan rutin di situs tersebut.
"Kami akan segera kembali. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, namun kami sedang melakukan perawatan rutin saat ini. Jika Anda membutuhkan bantuan silahkan hubungi (+62 21-780-5814) / pusdatik[at]bssn.go.id. Jika berkenan menunggu, Kami akan segera kembali online. - Pusdatik, Badan Siber dan Sandi Negara," tulis situs BSSN.
