Dengan demikian, penyedia jasa pembayaran pay later mempunyai tanggung jawab untuk memastikan transparansi bunga dan metode penagihan terhadap konsumen.
Thomas menyakini salah satu solusi dari perlindungan konsumen dari transaksi pembayaran digital adalah pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi yang saat ini sedang dibahas oleh DPR dan pemerintah.
"Legislasi Rancangan UU Pelindungan Data Pribadi harus memastikan konsumen mendapatkan pengetahuan serta perlindungan yang konsisten untuk data pribadi dan transaksi, baik secara langsung maupun online," kata Thomas.
Sebelumnya, Data Google, Temasek, & Bain Co menyatakan bahwa pada 2021, GMV ekonomi digital secara keseluruhan di Indonesia menyentuh angka 70 miliar dolar AS dan akan mencapai 146 miliar dolar AS pada 2025. [Antara]