Infografis
Selain mengatur hal-hal yang terkait dengan penerapan manajemen risiko TI, aturan tersebut juga memuat substansi terkait penyelenggaraan sistem TI, utamanya yang terkait dengan kewajiban pelaku industri untuk melakukan proteksi atas data-data perusahaan dan konsumen.
Selain itu, POJK tersebut juga mengatur mengenai kewajiban pelaku industri untuk melakukan upaya terbaik dalam melindungi data pribadi konsumen dan menghindari terjadinya penyalahgunaan data dimaksud.
"Kami berharap agar kebijakan dimaksud dapat menjadi sebuah guideline bagi para pelaku sektor IKNB, agar proses inovasi di sektor tersebut terus berjalan secara prudent dan bertanggung jawab, sehingga dapat berkontribusi positif terhadap kinerja pelaku industri dan sekaligus tetap melindungi kepentingan nasabah," ujar Riswinandi. [Antara]
