Juga mulai berlaku pada 2023 adalah RUU Keamanan Online Inggris, yang akan membutuhkan platform online untuk menjaga anak-anak dari bahaya, serta segera menangani konten yang kasar.
Ini dapat menghambat rencana Facebook untuk mengaktifkan E2EE secara default, karena Menteri Dalam Negeri Inggris, Priti Patel, telah mengkritik penggunaannya di masa lalu.
Menurut sebuah laporan dari BBC, Patel mengklaim E2EE dapat membuat lebih sulit untuk mencegah pelecehan anak secara online.
“Sayangnya, pada saat kita perlu mengambil lebih banyak tindakan... Facebook masih mengejar rencana E2EE yang menempatkan kebaikan pekerjaan dan kemajuan yang telah dibuat dalam bahaya,” ujar Patel.
![Enkripsi data. [Shutterstock]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2017/09/12/90021-enkripsi-data.jpg)
Tahun lalu, AS bergabung dengan Inggris, Australia, Selandia Baru, Kanada, India, dan Jepang dalam panggilan untuk memberikan akses enkripsi pintu belakang penegak hukum setempat, yang akan memungkinkan pihak berwenang melihat pesan dan file terenkripsi jika surat perintah dikeluarkan.