Infografis
Suara.com - Lebih dari 100 pemimpin dunia, termasuk Presiden Joko Widodo, sepakat untuk menghentikan deforestasi atau pembabatan hutan pada 2030 mendatang, demikian diwartakan BBC, Selasa (2/11/2021).
Perjanjian itu diteken pada pertemuan puncak Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT COP26 yang membahas tentang perubahan iklim di Glasgow, Skotlandia. Negara-negara yang meneken perjanjian itu termasuk Kanada, Brasil, Rusia, China, Indonesia, Kongo, Amerika Serikat, dan Inggris. Delapan negara ini menguasai 85 persen hutan dunia.
"Kita harus menghentikan kehancuran hutan yang mengerikan," kata Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, yang menjadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi tersebut.
Ia juga mengatakan bahwa manusia harus berhenti menjadi penakluk alam dan berubah menjadi pelindung lingkungan.
Baca Juga: Di KTT COP 26, Menteri LHK Sebut Indonesia Mengalami Perubahan Dalam Pengendalian Iklim
Adapun komitmen negara-negara tersebut disokong dengan adana sebesar 19,2 miliar dolar yang berasal dari perusahaan swasta maupun anggaran negara-negara yang terlibat.
KTT COP26 yang digelar sejak dua pekan lalu dan mencapai puncaknya pada Selasa digelar untuk membahas strategi dunia memperlambat perubahan iklim.
Sementara itu, sejumlah inisiatif tambahan oleh pemerintah dan swasta diluncurkan pada Selasa untuk membantu pencapaian tujuan 2030 bebas deforestasi.
Di antara berbagai prakarsa yang ditentukan adalah janji penyediaan dana senilai miliaran dolar bagi masyarakat adat penjaga hutan dan pertanian berkelanjutan.
Menurut para pakar lingkungan, masyarakat adat adalah pelindung hutan terbaik. Masyarakat itu sering kali melawan para penebang hutan dan perampas tanah yang merambah hutan dengan menggunakan kekerasan.
Baca Juga: Presiden AS Joe Biden Mengantuk Saat Hadiri KTT COP26
Kesepakatan yang dicapai pada Senin itu merupakan perluasan dari komitmen serupa yang dibuat oleh 40 negara sebagai bagian dari Deklarasi Hutan New York 2014.
Kesepakatan Senin menjadi langkah yang jauh lebih maju dalam penyusunan sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan itu.
Dalam perjanjian itu juga disepakati bahwa 12 negara termasuk akan menyediakan dana dari anggara negara senilai 8,75 miliar pound (sekitar Rp169,4 triliun) antara 2021 dan 2025.
Dana itu akan disalurkan kepada negara-negara berkembang untuk membantu mereka menjalankan berbagai langkah, termasuk upaya memulihkan lahan rusak serta mengatasi kebakaran hutan.
Lebih dari 30 investor swasta, termasuk Aviva, Schroders, dan AXA, akan menyediakan dana sedikitnya 5,3 miliar pound (sekitar Rp103,17 triliun).
Para investor itu, yang mewakili kepemilikan 8,7 triliun dolar AS dalam aset yang dikelola, juga berjanji bahwa pada 2025 sudah berhenti berinvestasi dalam kegiatan yang terkait dengan penggundulan hutan.
Lima negara, termasuk Inggris dan Amerika Serikat, serta sekelompok badan amal global pada Selasa juga menjanjikan pendanaan sebesar 1,7 miliar dolar (sekitar Rp24,2 triliun) untuk mendukung konservasi hutan masyarakat adat dan untuk memperkuat hak-hak tanah mereka.
Hutan menyerap sekitar 30 persen emisi karbon dioksida, menurut lembaga nirlaba World Resources Institute (WRI). Hutan-hutan menyerap emisi dari atmosfer dan mencegah gas buangan itu menimbulkan pemanasan suhu. (Kathy Puteri Utomo)
