Infografis
Suara.com - Seiring peningkatan jumlah serangan siber setiap tahun, turut meningkatkan kebutuhan untuk kolaborasi di antara komunitas TI.
Kaspersky telah bekerja sama dengan lembaga penegak hukum (Law Enforcement Agencies - LEA) di seluruh dunia.
Kaspersky secara terbuka membagikan pendekatannya dalam menanggapi permintaan dari pemerintah global dan lembaga penegak hukum untuk dua kategori, yaitu data pengguna dan keahlian teknis.
Pelaporan tersebut juga menjelaskan informasi tentang jumlah permintaan hal terkait dari berbagai negara untuk 2020 dan enam bulan pertama (H1) 2021:
1. Pada 2020, Kaspersky menerima 160 permintaan dari pemerintah dan Lembaga Penegak Hukum dari 15 negara.
Sebanyak 132 di antaranya untuk Informasi & Keahlian Teknis Non-Personal.
![Ilustrasi pencurian data pribadi. [Shutterstock]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2017/09/08/14085-pencurian-data-pribadi.jpg)
Seluruh permintaan data pengguna (28) diproses dan ditolak karena tidak ada data atau tidak memenuhi persyaratan verifikasi hukum.
2. Pada paruh pertama 2021, Kaspersky menerima 105 permintaan dari pemerintah dan Lembaga Penegak Hukum dari 17 negara.
Sebanyak 40 persen dari mereka diproses dan ditolak karena tidak ada data atau tidak memenuhi persyaratan verifikasi hukum.
Baca Juga: Transaksi Uang Digital Tumbuh, Kaspersky: Awas Serangan Siber Meningkat
Secara total, 89 permintaan yang diterima selama enam bulan pertama tahun ini adalah untuk Informasi & Keahlian Teknis Non-Personal.
