Kaspersky Merilis Laporan Transparansi Pertamanya

Suara.com - Seiring peningkatan jumlah serangan siber setiap tahun, turut meningkatkan kebutuhan untuk kolaborasi di antara komunitas TI.

Kaspersky telah bekerja sama dengan lembaga penegak hukum (Law Enforcement Agencies - LEA) di seluruh dunia.

Kaspersky secara terbuka membagikan pendekatannya dalam menanggapi permintaan dari pemerintah global dan lembaga penegak hukum untuk dua kategori, yaitu data pengguna dan keahlian teknis.

Pelaporan tersebut juga menjelaskan informasi tentang jumlah permintaan hal terkait dari berbagai negara untuk 2020 dan enam bulan pertama (H1) 2021:

Baca Juga: Transaksi Uang Digital Tumbuh, Kaspersky: Awas Serangan Siber Meningkat

1. Pada 2020, Kaspersky menerima 160 permintaan dari pemerintah dan Lembaga Penegak Hukum dari 15 negara.

Sebanyak 132 di antaranya untuk Informasi & Keahlian Teknis Non-Personal.

Seluruh permintaan data pengguna (28) diproses dan ditolak karena tidak ada data atau tidak memenuhi persyaratan verifikasi hukum.

2. Pada paruh pertama 2021, Kaspersky menerima 105 permintaan dari pemerintah dan Lembaga Penegak Hukum dari 17 negara.

Sebanyak 40 persen dari mereka diproses dan ditolak karena tidak ada data atau tidak memenuhi persyaratan verifikasi hukum.

Baca Juga: Pengenalan Teknologi Baru Jadi Tantangan Utama UMKM di Tengah Pandemi Covid-19

Secara total, 89 permintaan yang diterima selama enam bulan pertama tahun ini adalah untuk Informasi & Keahlian Teknis Non-Personal.

Kaspersky tidak pernah memberikan akses ke data pengguna atau infrastruktur perusahaan kepada
penegak hukum atau organisasi pemerintahan.

Perusahaan memberikan informasi tentang data tersebut berdasarkan permintaan, tetapi tidak ada pihak ketiga yang dapat secara langsung atau tidak langsung mengakses infrastruktur atau data yang Kaspersky miliki.

Seluruh permintaan wajib melalui verifikasi hukum sebelum menyetujui, menolak, atau mengajukan banding atas permintaan tersebut.

Data pengguna mencakup informasi yang diberikan oleh pengguna kepada Kaspersky saat mereka menggunakan produk dan layanan perusahaan.

Semua itu bergantung pada layanan, produk, dan fitur yang dilindungi seperti dijelaskan dalam Kebijakan Privasi Kaspersky.

Sebagai perusahaan keamanan siber, Kaspersky tidak memproses atau memiliki akses ke data konten (yang dibuat atau dikomunikasikan oleh pengguna).

Banyak para Lembaga Penegak Hukum biasanya tertarik untuk dijadikan sebagai bukti elektronik.

Permintaan untuk keahlian teknis mencakup informasi teknis non-personal yang dihasilkan dan disediakan peneliti keamanan Kaspersky dan algoritme pembelajaran mesin.

Ini mungkin termasuk hash MD5 malware, indikator kompromi (IoC), informasi tentang modus operandi serangan siber.

Selain itu, output rekayasa balik malware, informasi statistik, dan hasil investigasi serta penelitian lainnya.

“Kaspersky berkomitmen untuk transparansi yang lebih luas dalam apa yang kami lakukan dan bagaimana kami melakukannya," kata Oleg Abdurashitov, Head of Public Affairs di Kaspersky dalam keterangan resminya, Senin (27/9/2021).

Kaspersky bekerja dengan organisasi penegak hukum di seluruh dunia demi kepentingan terbaik keamanan dunia maya internasional.

"Kami percaya bahwa dengan mengomunikasikan secara jelas prinsip-prinsip inti tentang cara kami berkolaborasi dengan organisasi dalam memerangi kejahatan dunia maya, kami akan dapat membantu pengguna untuk lebih percaya diri dalam menggunakan solusi keamanan siber Kaspersky,” jelasnya.

Selain itu, perusahaan juga mengungkapkan informasi tentang permintaan yang diterima dari para
pengguna untuk berbagai tujuan.

Pada 2020 Kaspersky menerima total 503 permintaan pengguna, sedangkan pada Semester 1 2021, jumlah tersebut telah meningkat lebih dari dua kali lipat, yaitu menjadi 1.199 permintaan.