Kata Kominfo soal Dugaan Peretas China Bobol 10 Situs Kementerian dan BIN

Senin, 13 September 2021 | 10:20 WIB
Kata Kominfo soal Dugaan Peretas China Bobol 10 Situs Kementerian dan BIN
Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate. [Antara]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate angkat suara soal peretas China diduga berhasil membobol 10 situs kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia, salah satunya Badan Intelijen Negara (BIN).

Menurutnya, hal yang berkaitan dengan serangan siber ditangani langsung oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

"Yang terkait dengan serangan siber sebaiknya ke badan siber," kata Plate singkat saat dihubungi Suara.com, Senin (13/9/2021)

Lebih lanjut, pihaknya akan turut membantu sesuai tugas pokok dan fungsi Kementerian Kominfo.

Baca Juga: Duh! Situs BIN Disusupi Peretas China

"Kominfo selalu akan ikut membantu sesuai tupoksi Kominfo," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan peretas (hacker) China telah menembus jaringan internal sepuluh kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia, termasuk (BIN).

Ilustrasi Peretasan. [Pete Linforth/Pixabay]
Ilustrasi Peretasan. [Pete Linforth/Pixabay]

Penyusupan ini ditemukan oleh Insikt Group, divisi penelitian ancaman Recorded Future.

Mereka mengaitkan hal ini dengan Mustang Panda, peretas China yang dikenal dengan spionase siber yang menargetkan kawasan Asia Tenggara.

Peneliti Insikt pertama kali menemukannya pada April tahun ini, ketika mereka mendeteksi server command and control (C&C) malware PlugX, dioperasikan grup Mustang Panda, berkomunikasi dengan host di dalam jaringan pemerintah Indonesia.

Baca Juga: Kominfo Tetapkan 10 Sektor Prioritas Transformasi Digital

Komunikasi ini kemudian ditelusuri kembali ke setidaknya Maret 2021. Titik intrusi dan metode pengiriman malware masih belum jelas.

Peneliti Insikt Group memberitahu pihak berwenang Indonesia tentang penyusupan tersebut pada Juni 2021 dan kemudian lagi pada Juli di tahun yang sama.

Sayang, para pejabat dari Indonesia disebut tidak memberikan umpan balik untuk laporan tersebut.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI