China Kian Penting, Indonesia Butuh Banyak Orang yang Bisa Berbahasa Mandarin

Pada 1999, Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid telah mengambil kebijakan untuk menghapuskan kebijakan diskriminatif terhadap etnis Tionghoa.

Namun, setelah kebijakan ini muncul dorongan untuk kembali belajar bahasa China meningkat.

Sekolah privat telah membuka mata pelajaran khusus bahasa China. Beberapa sekolah juga membuat kurikulum dengan menggunakan tiga bahasa yaitu bahasa Indonesia, Inggris, dan China. Mereka menyebutnya sekolah tiga bahasa, selain itu beberapa kampus juga menawarkan mata kuliah bahasa China.

Lembaga pendidikan menjadi aktor penting dalam penyebaran dan pertumbuhan bahasa China di Indonesia.

Namun, sistem pendidikan bahasa China di Indonesia belum memenuhi standar internasional lembaga resmi China dalam menyelenggarakan kompetensi bahasa China, yang disebut Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK). Hal ini belum diimplementasi secara menyeluruh di Indonesia.

Willy Berlian, Ketua Federasi Pendidikan Bahasa China Indonesia mengatakan, meski sistem sekolah formal telah menambahkan pendidikan bahasa Mandarin dan memasukkan bahasa China ke dalam pengajaran bahasa asing, masih tetap sulit mengintegrasikan pendidikan bahasa China ke dalam sistem pendidikan Indonesia. Hal ini karena tidak ada aturan standar yang diterapkan oleh lembaga-lembaga bahasa China di Indonesia.

Selain itu, kurangnya tenaga pengajar juga menghambat pengajaran bahasa China di sekolah-sekolah umum Indonesia.

Pemerintah kurang berupaya

Hingga tahun 2005, belum ada perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki program pendidikan guru bahasa China.

Peraturan pemerintah mengharuskan sebuah universitas memiliki minimal enam dosen dengan kualifikasi master dalam pendidikan bahasa China.