"Kami ingin melihat lebih banyak upaya yang dilakukan semua pihak untuk membatasi penyebaran informasi yang tidak akurat dari akun-akun tersebut," tambah pejabat tersebut.
Pertarungan melawan misinformasi vaksin Covid-19 memang menjadi prioritas utama bagi pemerintahan Biden.
Bersamaan dengan itu, kecepatan vaksinasi di AS makin melambat dengan banyak orang-orang yang tidak mau divaksin.
Permintaan ke Facebook dan YouTube datang setelah Gedung Putih menghubungi Facebook, Twitter, dan Google pada Februari lalu untuk menekan misinformasi Covid-19.
Pemerintah meminta bantuan mereka untuk menghentikannya agar tidak menjadi viral, kata pejabat senior lainnya.
Imran Ahmed selaku pendiri dan CEO CCDH menggambarkan Facebook sebagai raksasa misinformasi Covid-19, sementara Google selalu lolos.
![Ilustrasi YouTube. [Shutterstock]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2020/05/14/56865-ilustrasi-youtube.jpg)
Padahal, mereka juga bertanggung jawab atas konten yang ada di YouTube.
Juru bicara YouTube, Elena Hernandez mengatakan, sejak Maret tahun lalu pihaknya telah menghapus lebih dari 900.000 video berisi misinformasi Covid-19.
Mereka juga menangguhkan channel YouTube yang diidentifikasi dalam laporan CCDH.
Baca Juga: Paparkan Visi, Zuckerberg Ungkap Gambaran Facebook di Masa Depan
Ia menambahkan, kebijakan perusahaan didasarkan pada konten video, bukan dari si pembuat konten.