Facebook dan YouTube Dituduh Dalang Penyebaran Misinformasi Covid-19

Suara.com - Gedung Putih atau Pemerintah Amerika Serikat menuduh YouTube dan Facebook sebagai platform media sosial yang bertanggung jawab atas penyebaran misinformasi vaksin Covid-19.

Kritik ini muncul setelah beberapa waktu lalu Joe Biden, menyebut Facebook sebagai pembunuh karena gagal menangani penyebaran misinformasi vaksin Covid-19, meskipun pada akhirnya ia meralat ucapannya.

Hal ini dilontarkan oleh pejabat senior pemerintah anonim di Gedung Putih. Ia mengatakan YouTube dan Facebook tidak konsisten dalam menangani misinformasi ini.

Ia menganggap Facebook dan YouTube seharusnya bisa mengatasi misinformasi yang beredar di platformnya. Namun, ia menilai kinerja keduanya tidak memuaskan.

Baca Juga: Paparkan Visi, Zuckerberg Ungkap Gambaran Facebook di Masa Depan

"Facebook dan YouTube adalah hakim, juri, dan eksekutor terkait apa yang terjadi di platform mereka. Mereka harus bisa menilai pekerjaan rumah mereka sendiri," kata pejabat Gedung Putih, dikutip dari NDTV, Selasa (27/7/2021).

Ia memaparkan, beberapa misinformasi yang diperangi pemerintah Biden di media sosial seperti vaksin Covid-19 yang tidak efektif.

Termasuk soal klaim palsu yang menyebut adanya microchip dalam vaksin, hingga vaksin yang memengaruhi kesuburan perempuan.

Selain itu, mereka juga menyorot laporan dari Center for Countering Digital Hate (CCDH).

Perusahaan tersebut menyatakan, 12 akun anti vaksin menyebarkan hampir dua per tiga misinformasi yang tersebar di media online.

Baca Juga: Facebook Luncurkan Game Cloud ke iPhone dan iPad Apple

Bahkan, enam dari akun tersebut masih aktif mengunggah di YouTube.

"Kami ingin melihat lebih banyak upaya yang dilakukan semua pihak untuk membatasi penyebaran informasi yang tidak akurat dari akun-akun tersebut," tambah pejabat tersebut.

Pertarungan melawan misinformasi vaksin Covid-19 memang menjadi prioritas utama bagi pemerintahan Biden.

Bersamaan dengan itu, kecepatan vaksinasi di AS makin melambat dengan banyak orang-orang yang tidak mau divaksin.

Permintaan ke Facebook dan YouTube datang setelah Gedung Putih menghubungi Facebook, Twitter, dan Google pada Februari lalu untuk menekan misinformasi Covid-19.

Pemerintah meminta bantuan mereka untuk menghentikannya agar tidak menjadi viral, kata pejabat senior lainnya.

Imran Ahmed selaku pendiri dan CEO CCDH menggambarkan Facebook sebagai raksasa misinformasi Covid-19, sementara Google selalu lolos.

Padahal, mereka juga bertanggung jawab atas konten yang ada di YouTube.

Juru bicara YouTube, Elena Hernandez mengatakan, sejak Maret tahun lalu pihaknya telah menghapus lebih dari 900.000 video berisi misinformasi Covid-19.

Mereka juga menangguhkan channel YouTube yang diidentifikasi dalam laporan CCDH.

Ia menambahkan, kebijakan perusahaan didasarkan pada konten video, bukan dari si pembuat konten.

"Jika ada channel lain yang disebutkan dalam laporan tersebut karena melanggar kebijakan kami, kami akan mengambil tindakan, termasuk pemblokiran permanen," katanya.

Lebih lanjut, YouTube juga berencana akan menambahkan informasi kesehatan yang lebih kredibel dan tab khusus yang dapat diklik penggunanya.

Terkait Facebook, pejabat Gedung Putih itu juga mengungkap empat masalah yang disorot pemerintah dan meminta mereka untuk memberikan data spesifik. Namun, Facebook enggan mematuhinya.

Adapun data spesifik yang dimaksud, seperti berapa banyak kesalahan informasi vaksin Covid-19 yang ada di platform, siapa saja yang melihat klaim tidak akurat.

Kemudian apa yang dilakukan perusahaan untuk menjangkau mereka, hingga bagaimana Facebook mengetahui bahwa upayanya berhasil.

Juru Bicara Facebook mengklaim perusahaan telah menghapus lebih dari 18 juta misinformasi Covid-19 sejak awal pandemi.

Ia juga mengaku keraguan terhadap vaksin telah menurun hingga 50 persen sejak Januari dan berefek pada penerimaan vaksin yang melonjak.

Sebagai tanggapan dari tuduhan Biden, Facebook dalam blognya menulis bahwa pemerintah AS tidak asal tuduh. Namun pejabat Gedung Putih menilai unggahan blog tidak memiliki metrik keberhasilan.

"Kekhawatiran pemerintahan Biden adalah bahwa Facebook berbohong pada kami atau tidak menganggapnya serius dan tidak ada analisis mendalam terkait apa yang terjadi di platform mereka. Itu membuat setiap solusi yang mereka miliki mesti dipertanyakan," jelasnya.