Kedua belah pihak masing-masing membuka informasi pribadi, mulai dari polisi, politikus, jurnalis, hingga aktivis secara online.
Rincian alamat rumah beberapa petugas hingga sekolah anak-anak juga diungkap oleh pengunjuk rasa anti-pemerintah.
Beberapa di antaranya juga mengancam mereka beserta keluarganya secara online.
"Kami percaya bahwa undang-undang anti-doxing, yang dapat memiliki efek membatasi kebebasan berekspresi, harus dibangun di atas prinsip-prinsip kebutuhan dan proporsionalitas," kata AIC.
Di sisi lain, Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam mengatakan, amandemen undang-undang ini hanya menargetkan doxing ilegal.
Ia mengatakan, komisi privasi akan senang bertemu dengan perusahaan teknologi jika mereka memiliki kekhawatiran.

"Ada dukungan luas bahwa doxing harus dilawan. Amandemen adalah cara untuk mengatasi masalah doxing. Komisaris privasi diberdayakan untuk mengambil tindakan dan melakukan penyelidikan, itu saja," kata Lam.